Fiji Tegaskan Pengakuan Kedaulatan RI atas Papua

30 September 2019 10:54 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ratu Inoke Kubuabola (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ratu Inoke Kubuabola (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. Foto: Fadjar Hadi/kumparan
ADVERTISEMENT
Fiji mengakui kedaulatan penuh Indonesia atas Papua. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola.
ADVERTISEMENT
Inoke berada di Jakarta pada (30/9) untuk bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Sesaat setelah pertemuan, Wiranto menyatakan Inoke telah memastikan sikap Fiji terkait Papua sudah final.
"Beliau mantan Menteri Pertahanan, (saat ini) Menteri Luar Negeri yang sangat memahami masalah di Pasifik Selatan, dan sangat memahami bagaimana posisi Indonesia tentang integritas wilayah Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat," tutur Wiranto di kantornya.
Wiranto menekankan, saat berbincang dengan Inoke, Pemerintah Fiji menyatakan, Indonesia dan Papua adalah bagian tak terpisahkan. Pasalnya, integritas tersebut sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Beliau punya keyakinan bahwa penyatuan Papua dan Papua Barat ke Indonesia sudah final. Itu merupakan satu integritas wilayah nasional yang sudah dikukuhkan oleh PBB dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, negara mana pun," paparnya.
ADVERTISEMENT
"Beliau tentu siap untuk menyampaikan tentang sikap Indonesia mengenai penyatuan wilayah Papua dan Papua Barat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Indonesia," ucap Wiranto.
Sama seperti Papua, Fiji terletak di gugusan Melanesia. Mereka bersama Indonesia, Solomon Islands, Vanuatu, dan Kaledonia Baru merupakan bagian organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Posisi Fiji tentang Papua berbeda dengan dua negara anggota MSG lain, Vanuatu dan Solomon Islands. Negara-negara tersebut menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan membawa masalah tersebut di forum PBB.
Namun, tuduhan Vanuatu dan Solomon Islands telah direspons oleh perwakilan Indonesia di PBB. Kedua negara tersebut disebut tidak membaca sejarah mengenai Indonesia dan Papua dengan seksama dan mendukung gerakan separatisme.
ADVERTISEMENT