Fokus Idham Azis di 2020: Pengamanan Pilkada hingga Demo Anarkistis

Komjen Pol Idham Azis memberi hormat saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Komjen Idham Azis memaparkan rencana jika menjadi Kapolri di depan anggota Komisi III DPR saat fit and proper test. Sejumlah masalah akan menjadi perhatian Idham Azis di tahun 2020 jika menjadi Kapolri, mulai dari pilkada hingga demo anarkistis.

"Agenda nasional 2020 antara lain suksesnya pengamanan 270 daerah di Pilkada, PON 2020 di Papua, masalah radikalisme, terorisme, unjuk rasa anarkistis, karhutla, serta berbagai kejahatan yang menjadi atensi publik. Cyber narkoba, illegal fishing dan lain-lain," kata Idham Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Untuk penguatan internal Polri, Idham Azis mengaku akan memperbaiki kualitas SDM Polri. Ia ingin Polri lebih humanis kepada masyarakat.

"Sementara itu beberapa masalah Polri, antara lain kualitas SDM, pengelolaan kultur, dan pengawasan di lingkungan Polri. Kemampuan mengelola masalah internal dan eksternal akan menguatkan Polri yang Promoter (profesional, modern, terpercaya), dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang tertib aman dan maju," ujarnya.

Komjen Pol Idham Azis mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Kapolri di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Idham Azis mengaku sebenarnya dalam fit and proper test kali ini tidak memiliki visi misi, sebab masa jabatannya yang tak lama lagi. Dia mengaku ingin melanjutkan program promoter Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Dalam kesempatan ini tidak ada visi misi yang saya ajukan. Memperhatikan masa pengabdian saya yang tinggal 14 bulan, jika diberikan kesempatan menjadi Kapolri, saya akan membuat penguatan Promoter menuju Indonesia maju," tandasnya.

Fit and proper test Kapolri hingga kini masih berlangsung dengan agenda tanya jawab oleh anggota Komisi III DPR.