Forum Dosen SBM: ITB Anggaran Pendidikan Rendah, Paling Tinggi Pemeliharaan

Dosen SBM ITB Koordinator Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) Jann Hidajat mengatakan, FD SBM ITB telah bertemu dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah, Senin (14/3). Foto: Dok Forum Dosen ITB

Perwakilan Forum Dosen SBM ITB mendengar rapat pendapat dengan Komisi X DPR RI terkait kisruh soal swakelola sekolah bisnis itu.

Anggota Forum Dosen SBM ITB Sudarso Kaderi Wiryono menjelaskan terkait muasal swakelola itu. Salah satu yang dia jelaskan adalah sistem organisasi yang dianut fakultas-fakultas lain di ITB dan SBM cukup berbeda.

Menurutnya, SBM mengutamakan keunggulan dan keunikan untuk maju, sedangkan fakultas lain di ITB lebih menciptakan organisasi yang seragam dengan unit organisasi yang sederhana.

“Prosesnya (SBM) mengharapkan desentralisasi dan kolegial, kita mutual respect, kalau ITB birokrasi. itu kira-kira perbedaannya,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Senin (21/3).

Sudarso menambahkan, masalah yang terjadi di SBM dimulai sejak dikeluarkannya SK Nomor 256 oleh Rektor, yang mana menetapkan semua fakultas di ITB itu standar dan tugas dekan hanya pelaksana. Karena selama ini, Dekan SBM memiliki kewenangan untuk menetapkan pekerjaan yang akan dikembangkan, mencari revenue, juga menyusun rencana kerja yang akan dilakukan oleh fakultas.

“Sejak itu kita merasa gerah, karena sekarang ini, ketika organisasinya standar maka yang pertama kali bermasalah adalah unit-unit kerja SBM yang tidak sesuai dengan ITB. Banyak pekerjaan kita yang harus dihapuskan dan banyak aktivitas yang biasa kita kembangkan untuk pemasaran, promosi, dan relasi-relasi baru, tidak ada di ITB, sehingga dianggap sebagai unit-unit yang berbeda. Dan kewenangan dekan cuma pelaksana saja, itulah yang sekarang kami rasakan dengan sentralisasi ini,” ujar dia.

Dia juga menjelaskan, alokasi anggaran ITB dan SBM sangat jauh berbeda, hal itu membuat FD SBM kesulitan karena membuat SBM tidak dapat tumbuh seperti yang diinginkan,

“SBM itu sangat mengutamakan anggaran untuk pendidikan, lebih besar anggaran pendidikan dan pengembangan dosen. Tapi kalau kita lihat anggaran ITB, anggaran pendidikannya rendah, pengembangan dosen rendah, tapi yang tinggi ialah anggaran pemeliharaan. ITB mengatakan biaya pemeliharaan minimal 20 persen, pengembangan dosen sedikit. Jadi ini ada perbedaan logika, dan gak mungkin aturan fakultas lain diberlakukan di SBM,” ujarnya

Lebih lanjut, Sudarso mengungkapkan, transformasi terkait pembuatan system informasi yang dijalankan ITB saat ini tidak line dan belum jelas strateginya, sehingga segala pemberlakuan peraturan rektor yang sepihak, membuat pihak fakultas kesulitan untuk mengikutinya.

Reporter: Ulfah Salsabila