Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Fungsi Informatika Kominfo Belum Maksimal Atasi Cyber Crime
7 Januari 2017 12:59 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:19 WIB
ADVERTISEMENT

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) guna mencegah cyber crime (kejahatan siber) menimbulkan berbagai pro kontra. Aturan mengenai fungsi dan tugas Basinas menjadi perdebatan tersendiri di kalangan pemerintah dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Ditemui dalam acara Diskusi Polemik Sindotrijaya bertema Media Sosial, Hoax, dan Kita, anggota Komisi I DPR, H. Sukamta mengatakan bahwa serangan cyber crime sebenarnya dapat diantisipasi dengan mengoptimalkan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Pemerintah punya Menkominfo. Yang bekerja baru kementerian komunikasinya, informatikanya belum berjalan," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1).
Sukamta berpendapat upaya penanganan terhadap maraknya penyebaran berita hoax harus difokuskan pada pembatasan informasi yang bergulir, bukan pengekangan pada individu.
"Persoalannya bukan pada komunikasi massa yang dilarang bicara ini dan itu. Yang diperlukan adalah bagaimana negara memproduksi informasi yang benar. Nanti masyarakat pasti akan mendapatkan informasi benar yang lebih banyak daripada yang hoax," katanya.
ADVERTISEMENT
Effendi Simbolon, anggota DPR Komisi 1 yang juga hadir dalam acara diskusi tersebut sependapat mengenai hal tersebut. Menurut dia, aturan hukum yang berlaku sudah cukup untuk mengatur pelanggaran tersebut.
"Biarkan saja terjadi dinamika sosial media. Kalau ada fitnah, bohong dan lain lain biarkan saja korbannya melakukan delik peraduan. Penegakan hukum sudah diatur disitu," ujar Effendi.
Menurut Sukamta, diperlukan pula kerja sama yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk memastikan validitas sumber berita sebelum mempercayai dan menyebarluaskan isinya.
"Ini perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat, untuk membedakan mana hoax dan berita benar. Misalnya, dengan cari berita di Google, verifikasi, lalu bikin komunitas anti hoax dan lain-lain. Indonesia harusnya nanti punya database apakah berita ini benar atau tidak," kata Sukamta.
ADVERTISEMENT