Ganjar soal IPK Indonesia Stagnan: Panglimanya Tak Lagi Hukum, tapi Politik

Relawan membubuhkan tanda tangan di poster bergambarkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat hadir dalam Hajatan Rakyat 1000 bantengan yang berlangsung di Lapangan Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur, Selasa (30/1). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Capres 03 Ganjar Pranowo menanggapi hasil survei Transparency International Indonesia yang menempatkan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 stagnan dengan skor 34. Ganjar mengatakan pemerintahan yang baik harus dibentuk ke depan.

"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good governance mesti ditingkatkan, teladan mesti diberikan dan harus tegas kalau enggak pilih-pilih," kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1).

Ganjar pun menyinggung adanya orang yang tersandera di politik karena memiliki kasus. Dia mengatakan saat ini politik menjadi panglima tertinggi bukan hukum.

"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik. Dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, banyak sekali, yang seperti ini emang publik enggak tahu? kan publik tahu," ucap dia.

"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik, hukum menjadi terkalahkan dan Panglimanya tidak lagi hukum, tapi politik, maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita akan menurun," tandas Ganjar.

Merujuk data yang dikeluarkan Transparency International, skor IPK 34 itu menempatkan Indonesia setara dengan lima negara lainnya, yakni: Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

IPK dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih.

Skor 34 yang diraih Indonesia pada 2023 itu tidak berubah dari tahun lalu alias stagnan. Namun, secara peringkat, Indonesia turun menjadi 115. Turun 5 peringkat dari tahun lalu.