Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Akhir Oktober 2023, usai Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming yang notabene putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya, Agus Wahyudi langsung berkirim pesan WhatsApp kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Kepada Pratikno, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM itu menyampaikan rasa kecewa karena Gibran menjadi cawapres. Gibran bisa melenggang jadi cawapres karena putusan cacat etik Mahkamah Konstitusi yang ketika itu dipimpin pamannya sendiri, Anwar Usman.
“Pak Pratik hanya menjawab, ‘Wah iya, memang pening ini. Mumet,” kata Agus menceritakan pesan balasan Pratikno kepada kumparan, Jumat (2/2).
Agus ialah kolega Pratikno selama menjadi dosen di UGM, sedangkan Pratikno merupakan Rektor UGM periode 2012–2014. Alumni Fisipol UGM angkatan 1980 itu melepas jabatan rektor sejak ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Mensesneg. Sementara Jokowi sendiri adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980.
Seorang sumber bercerita, sebelum insiden putusan MK dan majunya Gibran, para rekannya di UGM berharap Pratikno bisa mencegah dan mengingatkan Jokowi agar tak kebablasan.
Namun, harapan tinggal harapan. Berada di lingkar terdekat Presiden selama dua periode, Pratikno kini dianggap sebagai tangan kanan Jokowi. Ia bahkan diisukan terlibat dalam ‘operasi’ pencalonan Gibran sebagai cawapres via MK.
“Ah, aeng-aeng wae sampean iku (ada-ada saja kalian itu),” kata Pratikno sambil tertawa kepada wartawan yang bertanya soal dugaan keterlibatannya dalam pencalonan Gibran, 25 Oktober 2023.
Bagaimanapun, Pratikno memang telah dipandang lekat dengan Jokowi. Eks rekan-rekan Pratikno di kampus menganggap bahwa kondisi Pratikno saat ini seperti Adolf Eichmann, salah satu loyalis Adolf Hitler, Ketua Partai Nazi, semasa tragedi Holocaust.
Dalam buku Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil yang ditulis Hannah Arendt, Eichmann digambarkan sebagai pribadi yang baik dan santun. Namun atas dasar kepatuhan terhadap otoritas berkuasa dan sang pemimpin, Eichmann menjadi sosok kunci dalam deportasi jutaan orang Yahudi dari Jerman dan negara-negara sekitarnya ke kamp-kamp konsentrasi selama Perang Dunia II.
Kembali ke situasi Indonesia saat ini, sejak putusan MK yang berujung pada majunya Gibran sebagai cawapres, kalangan akademisi di UGM bak berbagi keprihatinan yang sama. Mereka kerap berdiskusi mengenai kemunduran demokrasi di akhir era Jokowi. Mereka juga mencari cara untuk mengingatkan sang Presiden yang juga alumni kampus yang sama.
“Ketika kecenderungan dinasti politik muncul dan oligarki tetap menguat, ini pertanda yang merisaukan,” ucap Agus.
Sebelum para guru besar UGM bersikap, ‘perlawanan’ terhadap Jokowi sedianya telah ditabuh ketika Badan Eksekutif Mahasiswa universitas itu memberikan gelar alumnus paling memalukan kepada sang mantan Wali Kota Solo.
Gelar nyeleneh itu diberikan kepada Jokowi berdasarkan sejumlah indikator penilaian, antara lain melemahnya pemberantasan korupsi lewat revisi UU KPK, surutnya kebebasan berekspresi lewat upaya membungkam masyarakat dengan UU ITE, stagnannya indeks demokrasi , intervensi hukum via MK, sampai menguatnya dinasti politik .
“Tidak ada momentum yang lebih tepat daripada sekarang untuk menobatkan beliau (Jokowi) sebagai alumnus UGM paling memalukan,” kata Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor, 8 Desember 2023.
Namun, peringatan dari mahasiswa saja tidak mempan. Jokowi mempertegas posisinya ketika menyatakan presiden boleh berpihak dan berkampanye. Keberpihakan ini disinyalir untuk kepentingan pemenangan anaknya, Gibran. Belakangan, Jokowi mengatakan ucapannya itu murni mengacu pada UU Pemilu.
“Walaupun dia (Jokowi) tidak punya niat buruk, tidak bisa bilang seperti itu, tidak etis. Karena aparat di bawahnya bisa menginterpretasikan lain,” ujar Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Prof. Arief Anshory Yusuf, M.Sc., PhD.
Bukan cuma ucapan Jokowi yang tak etis, kebijakannya untuk jor-joran mengguyur bansos mendekati hari pencoblosan pemilu juga mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan.
Awal 2024, pemerintah meluncurkan bansos baru, yakni Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600.000 untuk tiga bulan, yang cair pada Februari 2024. BLT yang memakan anggaran Rp 11,25 triliun itu membuat Kementerian Keuangan berakrobat mengutak-atik anggaran. Ada pula bansos beras 10 kg/bulan yang akan diberikan hingga Juni 2024.
“Ada yang tidak matching dari program bansos. Pemerintah bilang kondisi ekonomi masih kuat, banyak program yang bisa menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Kalau begitu buat apa bansos banyak sekali?” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat berbincang dengan kumparan, Kamis (1/2).
Lebih lanjut, menurut Bhima, “Menjadi kekhawatiran bila bansos tidak berlandaskan situasi di lapangan, tapi sebagai strategi kampanye—apalagi sudah mempersiapkan sampai Juni bansosnya, dua putaran pilpres.”
Bila pilpres berlangsung dua putaran, maka pencoblosan putaran kedua akan berlangsung pada 26 Juni 2024, empat bulan sesudah pencoblosan putaran pertama pada 14 Februari.
Gejala keberpihakan Jokowi yang kian benderang membuat keresahan civitas academika memuncak. UGM mengawali dengan menyampaikan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024. Lektor kepala di Fakultas Filsafat, Agus Wahyudi, menjadi salah satu yang terlibat.
Sebelum penyampaian Petisi Bulaksumur kepada publik, Agus memberi tahu Rektorat UGM. Ia lantas difasilitasi. Agus pun menginformasikan soal rencana petisi itu kepada civitas akademika UGM, termasuk Pratikno.
“Saya menyampaikan, bahkan ke Pak Pratikno secara pribadi lewat WA, juga di grup-grup WA UGM, bahwa akan ada pernyataan seperti ini.”
Aksi Kritik Bergulir ke Kampus-Kampus Lain
Langkah UGM yang merilis Petisi Bulaksumur menjadi pemicu bagi aksi serupa di berbagai kampus di Indonesia. Kecaman terhadap Jokowi juga berturut-turut disampaikan oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyah, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta Institut Pertanian Bogor.
Kritik juga menyusul datang serempak dari civitas akademika Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Ahmad Dahlan, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Jember, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Sampai hari ini, Senin, 5 Februari 2024, civitas akademika di lebih dari 20 perguruan tinggi telah menyuarakan kecaman terhadap Jokowi yang dinilai kian menyimpang dari jalur demokrasi yang susah payah dirintis pada era Reformasi.
Agus Wahyudi menyatakan, tidak ada koordinasi antara UGM dengan kampus-kampus lain terkait gelombang kritik terhadap Jokowi ini.
“Ini di luar perhitungan kami. Kami berpikir setelah menyampaikan petisi, selesai,” kata Agus.
Prof. Arief Anshory Yusuf, Ketua Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa Petisi Seruan Padjadjaran yang disampaikan pada Sabtu (3/2) memang terpicu oleh kampus-kampus lain, plus fakta bahwa kepemimpinan Jokowi memang sudah melampaui batas.
Para akademisi Unpad yang ikut “bangun tidur” sesungguhnya sudah merasakan sejak lama adanya keresahan terhadap kepemimpinan Jokowi. Secara pribadi, Arief menilai kualitas demokrasi Indonesia menurun selama enam tahun terakhir. Hal ini diperparah dengan revisi UU KPK pada akhir periode pertama Jokowi.
Arief mengakui, para akademisi semula malu-malu dalam bersikap karena secara struktural berada di bawah Kemendikbud. Namun ketika melihat demokrasi berjalan semakin mundur, mereka memutuskan tak mau lagi menutup mata dan berdiam di menara gading, atau bahkan “kabur” dari realita di sekeliling.
“Presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan,” bunyi poin kedua Petisi Seruan Padjadjaran yang dibacakan Ketua Senat Akademik Unpad Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA. di Kampus Dipatiukur.
Arief mengatakan, tak butuh waktu lama bagi civitas akademika Unpad untuk menyepakati substansi dari petisi tersebut yang seluruhnya berjumlah 7 butir, dengan butir keenam berisi kritik tajam berbunyi, “Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. [...]”
“Profesor di lingkungan kampus itu susah diatur karena cara berpikir dan visinya beda-beda. Tapi membuat seribuan orang menandatangani sebuah petisi, itu something,” kata Arief.
Sehari sebelum Unpad, 2 Februari 2024, UI terlebih dahulu bersikap melalui Deklarasi Kebangsaan Dewan Guru Besar UI. Deklarasi ini bertepatan dengan Dies Natalis ke-74 UI, dan berisikan 4 butir tuntutan: kebebasan berekspresi, hak memilih tanpa diintimidasi, netralitas dari semua aparatur negara, dan ajakan bagi semua perguruan tinggi untuk mengawasi proses perhitungan suara.
“Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Phd.D yang selama ini malang melintang di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Harkristuti yang pernah menduduki jabatan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (2015) dan Dirjen HAM Kemenkumham (2006–2014) menyatakan, ia dan rekan-rekannya sempat diintimidasi sebelum menggelar Deklarasi Kebangsaan. Mereka mendapat pesan WhatsApp dari alumni UI yang kini aparat berseragam, yang menyebut kecewa karena UI ikut-ikutan UGM.
Atas pesan itu, Harkristuti menjawab bahwa kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan sikapnya.
Alumnus Fakultas Kedokteran UI yang juga aktivis Malari dan aktivis Reformasi, Judilherry Justam, ikut dalam Deklarasi Kebangsaan UI itu. Ia pun turut berorasi usai deklarasi. Judil yang mendukung Jokowi pada periode pertamanya menganggap Jokowi kini sudah melenceng dari rel.
Penulis buku Anak Tentara Melawan Orba itu kecewa ketika Jokowi mendukung revisi UU KPK, tak lagi melibatkan KPK-PPATK dalam proses seleksi menteri kabinet, dan menjadikan pengurus partai sebagai menteri.
Judil menyimpulkan, Jokowi mengedepankan politik transaksional dengan DPR pada periode keduanya. Di satu sisi, ada desakan DPR untuk merevisi UU KPK. Di sisi lain, Jokowi punya kepentingan untuk meloloskan UU Cipta kerja.
“Tidak ada bedanya Jokowi dengan Soeharto. Soeharto menggunakan kekerasan, Jokowi menggunakan instrumen demokrasi. Orang yang dipilih secara demokratis [lewat pemilu] justru cenderung mematikan demokrasi,” ujar Judil.
Ia mendesak Jokowi menghentikan keberpihakannya. Ia juga mendorong anggota DPR yang kini berseberangan dengan Jokowi untuk mengajukan hak interpelasi atau hak angket terhadap sang Presiden.
Dituding Orkestrasi Elektoral
Sikap para akademisi dari berbagai kampus tersebut sampai di telinga Jokowi. Ia menyatakan seruan atau petisi itu merupakan hak berpendapat dalam demokrasi. Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, justru menyebut seruan yang mendekati hari pencoblosan itu tak lepas dari kepentingan elektoral.
"Jelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Akhir-akhir ini terlihat ada upaya dengan sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik,” kata Ari yang juga alumni UGM.
Dosen UGM Agus Wahyudi, Ph.D. membantah ada tujuan elektoral di balik sikap kritis civitas akademika kampusnya. Bantahan serupa juga datang dari Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo.
“Kekuasaan sering salah membaca realitas. Itu ujian bagi kemampuan membaca kenyataan sosial,” kata Agus yang dua kali meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya (2009 dan 2019) atas dedikasi dan kecakapannya dalam bertugas.
Cawapres 02, Gibran Rakabuming, menganggap beragam petisi tersebut sebagai masukan. Adapun capres 01, Anies Baswedan, dan capres 03, Ganjar Pranowo, berpendapat suara dari kampus-kampus merupakan bukti bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja.
“Kalau kampus-kampus sudah mulai bersuara, artinya ada masalah serius,” kata Anies usai kampanye akbar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2).
“Ini alert buat kita, buat bangsa Indonesia, bahwa siapa pun tidak boleh memainkan demokrasi,” ujar Ganjar di Jakarta, Sabtu (3/2).
Prof. Arief Anshory mengatakan, kegelisahan yang dirasa para guru besar tak seberapa dibanding di kalangan mahasiswa yang bisa berkali lipat. Untuk itu, ia meminta para mahasiswa lebih awas dalam mengontrol pemerintahan, sebab berkaca pada sejarah, gerakan Reformasi 1998 bermula dari keresahan mahasiswa.
“Ketika guru besar teriak desibel 10, mahasiswa harus 100 karena idealisme mereka lebih kuat. Mahasiswa perlu lebih kritis dari senior-seniornya,” tutup Arief.
