Gerindra Ingin Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, rapat bersama dengan seluruh pimpinan fraksi DPR untuk membahas pemanfaatan ruang kerja di Komisi VII, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wacana mengevaluasi Pilkada di Indonesia yang dilontarkan Mendagri Tito Karnavian, memicu beragam tanggapan. Ada yang menilai Pilkada langsung mesti dievaluasi di banyak sisi, namun ada pula yang meminta Pilkada lewat DPRD saja.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendukung Pilkada dikembalikan ke DPRD. Namun, Dasco menyebut, hal itu mesti didahului dengan kajian mendalam terkait evaluasi Pilkada.

"Saya pikir akan lebih efektif, efisien dan produktif apabila Pemilihan Kepala Daerah baik bupati/wali kota maupun gubernur ke depan, dikembalikan melalui DPRD. Tentu setelah dikaji secara mendalam dan komperhensif oleh Komisi II DPR RI dan Kemendagri," kata Dasco kepada wartawan, Selasa (19/11).

Dia beralasan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak melanggar UUD. Sebab bunyi pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebut: gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

"Sehingga tidak masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali wali kota/bupati di daerah masing-masing. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak tertulis secara gamblang pemilihan langsung," ujarnya.

Selain itu, dilanjutkan Dasco, dia mengamini jika dilihat dari sisi politis, Pilkada langsung memiliki legitimasi yang kuat karena rakyat ikut terlibat langsung dalam memilih pemimpin, namun, di satu sisi pemerintah juga mesti bekerja ekstra keras dalam menjaga stabilitas keamanan.

"Agar masyarakat tetap terlindungi. Hal ini mengingat fanatisme antarpendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat," sebutnya.

Alasan lainnya, menurut Dasco adalah potensi korupsi yang rentan terjadi akibat membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Meski hal itu bukan masalah utama, menurut Dasco yang lebih penting adalah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah terpilihnya kepala daerah di daerah tersebut.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Pasalnya, untuk menjadi kepala daerah dengan pemilihan langsung berbiaya tinggi, akomodasi tim sukses, atribut kampanye, biaya kampanye akbar, pembiayaan saksi, dan lain-lain," tandasnya.

Keinginan Gerindra agar Pilkada lewat DPRD ini sudah lama disuarakan, bahkan saat pembahasa RUU Pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini kader Gerindra, memilih keluar dari partai.

Mendagri Tito Karnavian seusai rapat dengan Komite I DPD, Senin (18/11) mengklarifikasi bahwa dia tak pernah mendorong agar pilkada dikembalikan ke DPRD namun meminta agar dilakukan evaluasi secara komprehensif.

"Ini ada beberapa yang menyampaikan di antaranya ada yang menyampaikan tadi usulan agar dikembalikan kepada DPRD setempat. Ini saya sendiri pernah menyampaikan tapi tidak pernah menyampaikan untuk tidak pernah kembali kepada DPRD, ini saya klarifikasi. Teman-teman media juga jangan salah kutip," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11)