Gerindra Tak Masalah Tim Siber MUI DKI Bela Anies: Gerakan Moral Lawan Hoaks

Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta belakangan ini ramai diperbincangkan paska pembentukan pasukan siber untuk melawan informasi hoaks untuk umat Islam dan ulama

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, berpendapat, pembentukan tim cyber army oleh MUI merupakan sebuah langkah yang tepat untuk mengklarifikasi hoaks khususnya yang sering ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Bagus itu, tujuannya kan untuk menangkal hoaks berita bohong yang sering dilemparkan ke Pak Anies,” kata Syarif kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa (23/11).

Namun, muncul juga pendapat lain bahwa kehadiran pasukan siber ini hanya diperuntukkan untuk melawan hoaks yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Di MUI kan lini tengahnya ada yang bermain politik, jadi enggak terlalu jauh lah, dia kan gerakan moral, bela Anies, karena yang dialamatkan ke Pak Anies. Kalau enggak membela, MUI harus netral, tidak berpihak, berpihaknya kepada yang benar,” lanjutnya.

Syarif menjelaskan pembentukan tim siber MUI ini tidak menyalahi tupoksi, karena yang diperangi adalah hoaks melawan moral dan seputar agama, bukan politik. Tim siber juga tidak hanya dibentuk untuk membela Anies dari serangan berita hoaks, tetapi juga akan membela tokoh-tokoh lain.

“Kalau tokoh lain, tokohnya mendukung program pemerintah dan dibully ya dia akan membela itu, sekarang kan konteksnya yang memegang kendali pemerintahan siapa, eksekutifnya siapa?” ujar politikus Gerindra Itu.

“Konteksnya kan tentang kerukunan umat beragama, keagamaan, tentu unsur-unsur yang terkait keagamaan dan pemerintahan tidak terkait dengan yang lain,” lanjutnya.

Sekretaris Komisi D bidang pembangunan, Syarief, saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/11). Foto: Haya Syahira/kumparan

Sebelumnya, muncul dugaan bahwa MUI sebagai ormas yang bergerak dibidang keagamaan mulai menyalahi tupoksinya dengan terjun ke ranah politik.

Apalagi ternyata MUI juga dikabarkan mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 10,6 miliar.

“Saya juga mengkritik itu (besaran dana hibah) awalnya, tapi setelah saya pelajari, itu penghormatan kepada konfederasi itu (MUI).Dia menaungi banyak ormas,” jelasnya.

Syarif menjelaskan, terkait pemberian dana hibah ini sebenarnya sudah diatur dalam Perpres No 151 Tahun 2015, di mana tertulis bahwa pemerintahan berkewajiban membantu pendanaan.

Namun Syarif mengaku ia tidak mengetahui secara pasti apakah pendanaan untuk tim cyber army termasuk dalam anggaran dana hibah sebesar 10,6 miliar tersebut.