Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Kekuasaan cenderung menggoda. Bila sang presiden tak tergoda, bisa saja para pembantu atau orang-orang di sekitarnya yang tergoda. Mereka ini penopang kekuasaan yang juga berperan vital dalam pemerintahan.
Ribut-ribut perpanjangan masa jabatan presiden bukan hanya muncul di era Jokowi . Gagasan ini juga menyeruak menjelang akhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhyono . Kala itu, misalnya, Ruhut Sitompul—yang masih kader Demokrat sebelum berganti jubah merah PDIP—beberapa kali bicara soal amandemen UUD 1945 untuk melonggarkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, bukan dua periode.
“Kalau bagus, masa enggak boleh sampai tiga periode?” kata Ruhut, April 2014.
Beberapa hari kemudian, seolah ingin memadamkan api dengan cepat, Presiden SBY mengklarifikasi lewat akun media sosialnya, menyatakan bahwa ia tak berniat untuk menjabat lagi setelah pemerintahan periode keduanya usai.
“Andaikata saya bisa maju untuk yang ketiga kalinya dan tidak dilarang konstitusi dan UU, saya pun mengatakan: Tidak akan maju lagi,” kata SBY .
Dalam sebuah video, SBY berkata telah bicara dari hati ke hati dengan istri dan anak-anaknya. Hasilnya: semua sepakat untuk mendukung keputusannya tidak maju lagi menjadi Presiden.
“Sepuluh tahun bisa memimpin negeri ini … syukur kepada Allah SWT. Terima kasih juga kepada rakyat,” ujarnya.
Maka, ketika saat ini muncul wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi, sejumlah elite Demokrat meminta agar semua pihak tak tergoda dan berkaca pada SBY yang dulu “mampu menghindar dari jebakan kekuasaan.”
“Pembatasan masa jabatan presiden adalah respons agar pengalaman Orde Lama dan Orde Baru tak terulang… Kedua pemimpin kala itu (Sukarno dan Soeharto) terjebak pada kekuasaan, ingin terus-menerus berkuasa seumur hidup, sampai akhirnya dikoreksi oleh gerakan mahasiswa,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, 14 Maret 2021.
Ia mengingatkan, perpanjangan jabatan presiden bakal mengakibatkan biaya sosial, ekonomi, dan politik yang mahal apabila ujungnya seperti yang menimpa Sukarno dan Soeharto.
Jokowi bukannya tak menyadari bahaya perpanjangan masa jabatan presiden. Pun demikian, ia tetap menerima dorongan dari sejumlah pihak untuk melanjutkan kepemimpinannya—lebih lama dari yang seharusnya.
Siapa sebenarnya pihak yang terus menggaungkan gagasan Jokowi tiga periode ini? Apa alasan dan kepentingan mereka? Dan bagaimana sikap partai-partai politik pendukung Jokowi yang sebagian anggotanya diam-diam dilobi?
Simak selengkapnya liputan khusus “Kasak-Kusuk Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi ” dengan berlangganan kumparan+