Golkar: jika KIM Tak Menang Pilkada, Kekuasaan Terbagi-Program Prabowo Terganggu

Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham berbicara pada konferensi pers terkait Pilkada DKI Jakarta di Idrus Marham Center (IMC), Jakarta, Rabu (26/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan saat ini partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah menggencarkan komunikasi untuk menghadapi Pilkada 2024. Ia menyebut, kemenangan partai-partai KIM di Pilkada akan berpengaruh pada kesuksesan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.

"Di dalam apa pun yang kita lakukan dalam rangka memperkuat bagaimana KIM ini bisa solid dan memenangkan kemenangan itu untuk menjamin kesuksesan dan kepemimpinan Prabow0-Gibran pada periode ini," tutur Idrus di Idrus Marham Center (IMC), Jakarta, Rabu (26/6).

"Karena kalau tidak, tidak sukses, tidak menang, maka kekuasaan terbagi berapa itu, dan ini pasti secara visi, ya misi, yang di-breakdown dalam program-program ini pasti ada benturan-benturan dan itu mengganggu pelaksanaan program [Prabowo-Gibran]," lanjutnya.

Namun, Idrus mengungkapkan, partainya tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai di luar KIM. Golkar juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan seluruh partai lainnya terkait Pilkada 2024 mendatang.

Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham berbicara pada konferensi pers terkait Pilkada DKI Jakarta di Idrus Marham Center (IMC), Jakarta, Rabu (26/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Kata Ketum [Golkar, Airlangga Hartarto], ada kearifan lokal juga nanti kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Pak Airlangga selaku Ketum dalam kebijakannya satu sisi ada soliditas di KIM, di sisi lain ada kearifan lokal ada ciri, karakter daerah yang tentu harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh," ucap Idrus.

Yang jelas, kata Idrus, siapa pun yang diusung nanti harus punya kans menang tinggi dan bisa berkomitmen ikut melaksanakan program-program dari pemerintah pusat. Jangan sampai, di tahun ketiga atau keempat pemerintahan, para pemimpin daerah yang berasal dari luar KIM akan mulai menjalankan program berbeda karena sudah jelang pemilu lagi.

"Bayangkan begini, jadi kalau beda begini, biasanya kan rusaknya itu 3-2 tahun menjelang pemilu lagi karena itu sudah mulai. Perintahnya bagaimana dari pemerintah pusat, perintahnya dari ketum partai umum yang bersangkutan yang berbeda dari KIM. Di sini ini mulai ini, itu harus dibangun sebuah komitmen bahwa yang ingin kita selamatkan adalah kepemimpinan ini," tegas Idrus.