Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
Golkar soal Idrus Mundur Jadi Mensos: Contoh Baik Dalam Politik
25 Agustus 2018 10:34 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
“Walaupun secara resmi kemarin KPK belum mengumumkan, tapi sinyal itu sudah ditangkap (Idrus). (Mundur jadi menteri) ini adalah salah satu contoh baik dalam politik,” kata Sirajuddin dalam diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu, (25/8).
Sirajuddin pun mengapresiasi pertimbangan Idrus mundur karena ingin fokus dengan kasus hukum yang menjeratnya dan faktor kemanusiaan gempa Lombok. Sirajuddin menuturkan, apabila Idrus tidak mundur, dikhawatirkan penanganan gempa Lombok menjadi tidak fokus karena Idrus menghadapi permasalahan hukum.
“Kalau kita membaca pertimbangan beliau mundur karena menghadapi persoalan hukum walaupun kita tidak tahu seperti apa. Kedua mengenai kemanusian, mengenai gempa di Lombok dan ini menjadi tupoksi Kemensos. Jadi sikap yang diambil Idrus harus diapresiasi,” ujar Sirajuddin.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Sirajuddin mengatakan saat ini Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sangat responsif dengan mewajibkan kader mundur dari jabatannya apabila terjerat kasus hukum.
“Secara umum kita bisa melihat beliau (Airlangga) respons begitu cepat dengan menghadap presiden pagi-pagi sama Idrus,” tutur Sirajuddin.
Diketahui Idrus ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap kasus pembangunan proyek PLTU Riau-1. Idrus diduga dijanjikan uang dari proyek itu.
"IM (Idrus) diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS (Eni), sebesar USD 1,5 juta, yang dijanjikan JBK (Johannes)," ujar Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (24/8).