Gubernur Sultra Tak Tahu Desa Siluman di Konawe: Belum Diberi Laporan

8 November 2019 17:06 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Foto: Fahrian Saleh/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Foto: Fahrian Saleh/kumparan
ADVERTISEMENT
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, mengaku belum mengetahui keberadaan desa siluman atau desa fiktif penerima Dana Desa yang ada di daerah kepemimpinanya, Konawe.
ADVERTISEMENT
Ali Mazi mengaku belum mendapat laporan terkait kasus itu. Meski demikian, dia menyerahkan penyelidikan kasus desa siluman pada pihak kepolisian.
"Saya juga belum tahu, karena saya belum dikonfirmasi saya, juga belum diberikan laporan. Karena itu memang ranahnya hukum. Kita serahkan saja sepenuhnya dan kita percayakan hukum itu ada," kata Ali Mazi usai penganugerahan gelar pahlawan nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11).
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Foto: Fahrian Saleh/kumparan
Ali Mazi menjelaskan ketidaktahuannya tersebut karena baru memimpin Sulawesi Tenggara sejak September 2018. Sementara menurutnya, kasus desa siluman yang menerima Dana Desa berawal dari 2015.
"Belum pernah saya. Karena waktu itu saya belum (jadi) gubernur. Kan saya baru (jadi) gubernur setahun ini, peristiwa itu kan tahun 2015. Belum saya, belum gubernur," ujarnya. Ali Mazi juga pernah menjabat Gubernur Sultra pada periode 2003-2008.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi Foto: Eny Immanuella Gloria
Ali Mazi mengaku tak bisa sembarangan langsung menyelidiki kasus desa siluman tanpa ada perintah dari lembaga yang berwenang. Ia pun menyerahkan pengusutan kasus ini ke pihak-pihak yang berwenang.
ADVERTISEMENT
"Belum karena kalau ada perintah kita turun. Kalau enggak ada perintah kan kita enggak boleh cawe-cawe. Jangan sampai kita salah kerja," jelasnya.
"Kita pasrahkan ke kepolisian, kepada Kejaksaan kepada KPK yang sudah ikut campur, Menteri Keuangan, Menteri Desa. Tentu mereka punya kompeten kan," tambahnya.
Ilustrasi Desa. Foto: Pixabay - @tpsdave
Kendati demikian, dia menegaskan akan kooperatif jika diminta keterangan terkait pengusutan kasus desa siluman.
"Ya kalau kita diminta keterangan ya bersedia," jelasnya.
Kasus desa siluman pertama kali diungkap Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, desa siluman itu namanya ada, namun tak memiliki masyarakat dan struktur di dalamnya.
Belakangan, diketahui salah satu desa siluman ditemukan di Konawe, Sultra. Bahkan, Polda Sultra tengah menangani kasus dugaan 56 desa fiktif alias desa siluman ini.
ADVERTISEMENT