Gus Yahya: Politik Identitas Ancaman Serius di 2024, NU Dipakai Jadi Senjata

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (batik hijau) berbicara saat wawancara terkait 1 Abad NU di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/1/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, mengatakan politik identitas menjadi masalah serius di Pemilu 2024.

Menurutnya, politik identitas seperti sudah menjadi tradisi di Indonesia dan kerap dipakai dalam ajang Pemilu.

"Kita selalu sadari, kita sudah memilik pengalaman yang cukup berat selama ini bahwa politik identitas, SARA, ini terus menerus membayangi dinamika politik di berbagai tingkatan menuju Pemilu 2024. NU sendiri menempatkan concern tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama," kata Gus Yahya dalam Webinar Partisipasi Ormas Dalam Pendidikan Pemilih Cerdas Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas 2024, Rabu (25/1).

Acara itu diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Turut hadir dalam acara itu perwakilan Muhammadiyah, Bawaslu, KPU, dan Lemhannas.

"Ini bukan sesuatu yang mudah diatasi karena beberapa faktor yaitu bahwa pertama tradisi politik masyarakat kita memang pada awalnya dibangun atas dasar politik identitas dan ini praktik dan model dinamika politik yang berlangsung cukup lama selama beberapa puluh tahun," ucap Gus Yahya.

Eks Jubir Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid itu mengatakan, sebagaimana diungkap oleh sejumlah peneliti, peta politik di Indonesia pada umumnya didasarkan politik aliran. Hal itu menjadi semacam warisan yang sulit untuk dihapus begitu saja.

"Dahulu selama Orde Baru 32 tahun, kecenderungan ini dicoba dinetralisir pemerintah tapi dengan cara yang kurang sehingga memang ada pada akhirnya ada pelunakan di dalam politik identitas," kata Gus Yahya.

"Tapi begitu terjadi reformasi politik dan represif pemerintah berhasil dihilangkan, kecenderungan politik identitas, politik aliran meruyak kembali seperti sesuatu yang lama tersebar. Ini menjadi tantangan cukup berat bagi kita termasuk NU," tambah dia.

Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Gus Yahya kemudian menyoroti masalah NU yang kerap digunakan sebagai senjata politik di setiap ajang Pemilu. Ia menegaskan, di era kepemimpinannya, NU tidak akan dan tidak boleh dilibatkan dalam kepentingan politik.

"Pada Pemilu terakhir 2019, kita lihat ada mobilisasi dukungan dengan menjadikan identitas NU ini sebagai senjata, tapi kami sadari ini bukan model dinamika politik yang baik karena identitas ini adalah motivasi politik yang bersifat irasional," ucap Gus Yahya.

"Politik identitas ini menjadi ancaman yang cukup serius terhadap keutuhan dan harmoni kehidupan masyarakat kita," tutur dia.

Lebih lanjut, Gus Yahya berharap keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat menekan politik identitas. Menurutnya, desain keserentakan ini membuat partai politik hingga calon kontestan kesulitan untuk melakukan konsolidasi.

"Eksperimen Pemilu Serentak dari pusat sampai daerah sampai Pilpres dan Pilkada ini sebetulnya eksperimen menarik karena akan mengacak formasi koalisi di antara pihak-pihak yang terlibat," kata Gus Yahya.

"Sehingga menghambat katakanlah konsolidasi identitas karena pengelompokan pihak-pihak koalisi teracak sedemikian rupa, mudah-mudahan bisa memberikan penahan yang efektif dari kecenderungan politik identitas," tutup dia.