Gusar PDIP karena Sinyal Jokowi untuk Ganjar (1)
Presiden Jokowi berbincang dengan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, di holding room sebelum masuk ke arena Rakernas di Balkondes Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5). Rakernas hendak merembukkan sikap Projo—sebagai salah satu relawan dan ormas terbesar pendukung Jokowi—di Pilpres 2024 .
Jokowi berpesan agar Projo tak buru-buru memutuskan dukungan untuk kandidat capres 2024, sebab situasi partai-partai yang memegang tiket Pilpres masih amat dinamis. Menurut Budi, ucapan Jokowi itu tak spesifik merujuk kepada PDIP .
“Semua partai pendukung [Jokowi] masuk kalkulasi kami. Paling enggak, tujuh partai pendukung masih dinamis,” kata Budi kepada kumparan di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (1/6).
Jokowi mengingatkan Projo agar berhitung sebelum mengambil langkah politik. Apalagi, tiap partai juga bermanuver.
“Kami ikut perintah Bapak,” kata Budi.
Jokowi kemudian membahas berbagai skenario capres beserta partai pengusungnya. Bagi Jokowi, mustahil mengintervensi keputusan partai soal capres. Tapi, partai pemegang tiket Pilpres—yang notabene dapat mengajukan capres karena memenuhi persyaratan UU Pemilu—akan menjadi penentu.
“Ini berhadapan dengan rezim opini dan kehendak rakyat yang harus matching. Tidak mungkin partai mencalonkan seseorang yang tak punya peluang menang. Partai juga harus hati-hati,” kata Budi, menirukan ucapan Jokowi.
Setelahnya, Jokowi berpidato. Di tengah pidatonya, relawan Projo geger.
Jokowi ketika itu berkata, “Ojo kesusu—jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini.”
Mendadak, relawan Projo pendukung Ganjar yang berjumlah sekitar ⅓ dari total hadirin riuh dan girang. Seruan “Ganjar” bergema, walau ada pula yang meneriakkan Jokowi 3 periode.
Saat itu, karena Rakernas digelar di Magelang, Ganjar Pranowo hadir sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tamu lain yang terlihat adalah Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan.
Ucapan Jokowi dalam pidato sontak mengagetkan Budi Arie karena mengandung kontradiksi. Ia meminta Projo ojo kesusu, namun memberi sinyal yang menjadi tanda tanya besar.
“Kami terhenyak, kok Pak Jokowi ngomong begini… karena mungkin dia memberi hints (petunjuk) sehingga menimbulkan spekulasi politik,” kata Budi.
Pun begitu, ia yakin Jokowi tak selip lidah, sebab kalimat itu “disampaikan dengan hati-hati, pelan, terstruktur.”
Dalam beberapa kali pertemuan antara Budi dan Jokowi sebelum Rakernas, kode dukung-mendukung capres tak pernah disinggung. Mereka hanya membahas Rakernas dan substansi pidato yang bakal disampaikan.
Namun, Budi tak memungkiri ada dua “faksi” di internal Projo: yang mendukung Jokowi 3 periode dan mendukung Ganjar nyapres.
Beberapa Dewan Pimpinan Daerah Projo yang terang-terangan mendukung Ganjar yaitu DPD Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Barat. Namun, secara organisasi, Projo belum menentukan sikap.
“Kita lihat nanti. Kami ikut perintah Pak Presiden,” ujar Budi.
Menurut Budi, kehadiran Ganjar di Rakernas Projo bukanlah setting-an. Projo juga mengundang Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Erick Thohir yang notabene wira-wiri di bursa kandidat capres; juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Namun, selain Ganjar, tak ada yang memenuhi undangan. Erick berhalangan karena sedang berada di Amerika Serikat, Airlangga di Swiss, dan Puan di Singapura. Sementara Ganjar yang sedang di Surabaya, datang ke Magelang untuk memenuhi permintaan Jokowi.
“Karena Presiden yang kasih perintah, hadir, maka tidak mungkin Gubernur tidak datang,” kata Budi.
Sejumlah sumber kumparan menyebut bahwa Jokowi condong mendukung Ganjar, namun masih terhalang restu PDIP—partai penguasa yang menaungi keduanya. Itu sebabnya Jokowi bilang “ojo kesusu” meski di saat yang sama ia justru melempar kode dukungan.
Sinyal yang dikirim Jokowi dari Magelang pun membuat PDIP meradang. Legislator mereka di DPR langsung mengkritik keras Jokowi. Masinton Pasaribu, misalnya, menyatakan Jokowi tak seharusnya melontarkan ucapan semacam itu. Terlebih di acara relawan.
Menurut anggota Komisi III DPR itu, Jokowi dan Ganjar mestinya memahami hasil Kongres V PDIP pada 2019 yang memberi mandat pada Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum untuk menentukan capres dan cawapres. Lagipula, tambahnya, capres dan cawapres berdasarkan konstitusi dicalonkan oleh partai politik atau gabungan parpol, bukan relawan.
Masinton lantas meminta kader PDIP yang tidak taat dan tertib kepada keputusan tertinggi partai untuk keluar dari barisan.
“Kalau sudah tidak nyaman, merasa sudah besar, lebih terhormat, keluar barisan saja,” kata dia.
Junimart Girsang, rekan separtai Masinton di Komisi III, bahkan menuding Projo sengaja memilih lokasi rakernas di Jawa Tengah supaya Ganjar bisa hadir.
“Kenapa harus di Jateng? Kenapa tidak di Sumut? Projo itu paling banyak di mana sih [anggotanya]? Setahu saya di Sumut banyak. Kami ini enggak bodoh-bodoh amat, paham strategi politik,” ujarnya.
Empat hari setelah Rakernas Projo, Rabu (25/5), Megawati berpidato dalam acara halalbihalal virtual partai yang dihadiri seluruh pengurus DPP, DPD, DPC, dan kepala daerah PDIP.
Sumber kumparan yang mengikuti halalbihalal itu mengatakan, Megawati dalam pidatonya mengkritisi sebuah pola bahwa survei sering kali menjadi pertimbangan utama dalam kontestasi pemilu, termasuk Pilpres.
Tokoh dengan elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei selalu diasosiasikan sebagai kehendak rakyat, dan digunakan untuk “menekan” partai agar mencalonkan tokoh tersebut.
Padahal, menurut Megawati, survei tidak bisa menjadi rujukan utama. Ia pun meminta kadernya tidak terlena dengan hasil survei yang menempatkan PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, karena hal itu “bisa melemahkan daya juang.”
Perkataan Mega itu, menurut sumber kumparan, untuk menyentil kegaduhan usai Rakernas Projo, sekaligus menanggapi desakan terhadap PDIP guna mengusung capres dengan elektabilitas tinggi.
Bukan rahasia lagi bahwa PDIP didorong untuk mengusung Ganjar karena elektabilitasnya yang tinggi. Sementara elektabilitas Puan—yang dikehendaki elite PDIP untuk maju—masih jauh di bawah Ganjar.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah ucapan Mega diarahkan untuk merespons kejadian dalam Rakernas Projo. Megawati hanya menekankan bahwa PDIP memiliki mekanisme dan tahapan yang jelas terkait pilpres dan pileg. Dan sistem tersebut, tegas Hasto, terbukti berhasil.
Sesuai mandat kongres, segala keputusan terkait pemilu, termasuk capres, merupakan wewenang Ketua Umum. Sementara kader saat ini diminta fokus membantu rakyat alih-alih ikut arus pihak lain.
“Ibu menegaskan sampai tiga kali: jangan ikut arus, jangan ikut arus, jangan ikut arus. Jangan ikut genderang yang ditabuh pihak lain. PDIP sudah cukup matang,” kata Hasto kepada kumparan, Sabtu (4/6).
Soal ucapan Jokowi di Rakernas Projo, Hasto menilainya sebagai ice breaking. Lebih lanjut, ia menyatakan kejadian di Rakernas Projo tak berpengaruh ke partai, sebab capres hanya bisa diusung oleh partai atau gabungan partai.
Jokowi Bantu Ganjar
Sejumlah sumber kumparan di internal PDIP menyebut bahwa kemarahan Megawati, Puan, dan banyak elite partai banteng bukanlah karena perkara Rakernas Projo semata.
Mereka gerah dengan manuver persiapan Pilpres yang terus dilakukan Ganjar. Padahal sang Gubernur telah berkali-kali diingatkan untuk tak melangkahi partai. PDIP juga meradang karena sederet dukungan yang diberikan Jokowi kepada Ganjar.
Menurut sumber-sumber tersebut, Jokowi seakan ingin menjadi king maker pada Pilpres 2024. Padahal, garis partai sudah jelas: capres di tangan Megawati.
Sebagai kader PDIP dan presiden, Jokowi seharusnya bisa menempatkan diri. Selain itu, Megawati tak suka partai ditekan untuk mengusung capres tertentu hanya karena elektabilitasnya tinggi.
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan, dalam berbagai rapat internal terkait pilpres, partainya mendahulukan aspek kualitatif daripada kuantitatif (elektabilitas), sehingga bukan tak mungkin PDIP mengusung capres dengan elektabilitas rendah asal memenuhi kriteria yang ditetapkan partai.
“Mengubah aspek kuantitatif dari kurang populer menjadi populer itu hanya masalah teknis komunikasi, logistik, pencitraan,” ucapnya.
Sumber kumparan menyebut, Ganjar dititipi tiga pesan oleh Jokowi dalam beberapa kali pertemuan mereka di sela kunjungan kerja Jokowi ke Jawa Tengah pada tahun 2021 dan awal 2022. Pesan ini disampaikan, antara lain, ketika keduanya semobil di sela kunker.
Pertama, Jokowi meminta Ganjar untuk terus maju dan menyiapkan diri menjelang 2024.
Kedua, Jokowi meminta Ganjar menggencarkan promosi kegiatannya sebagai gubernur di medsos dengan pengemasan yang menarik, tanpa perlu menonjolkan diri. Menurut sejumlah sumber, Jokowi bahkan meminta beberapa tim medsos yang membantunya di Pilpres 2014 dan 2019 untuk membantu menggaungkan promosi Ganjar di dunia maya.
Ketiga, Jokowi meminta Ganjar menggarap dengan serius 10 provinsi untuk meningkatkan elektabilitasnya, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Lampung.
Setelah mendapat arahan tersebut, Ganjar dan tim internalnya—yang dijuluki “Tim Swasta” oleh PDIP—langsung gaspol di jagat maya maupun di lapangan. Ganjar pun makin sering menyambangi 10 provinsi yang disebut Jokowi.
Ganjar melakukan safari ke berbagai daerah berbalut kunker gubernur atau dalam posisinya sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama). Ia gowes bareng, temu pejabat, tokoh adat, dan ormas setempat, sampai menghadiri deklarasi dukungan baginya sebagai capres.
Dari Mei 2021 sampai Juni 2022, Ganjar menyambangi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Di Aceh, Ganjar mendapat gelar Teuku di rumah Rektor Universitas Malikussaleh. Di Medan, ia sempat bertemu Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi dan Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi, Bobby Nasution. Di Sumsel, Ganjar bersepeda dengan Gubernur Sumsel Herman Deru sambil menyapa warga setempat, juga melantik Ketua Kagama Sumsel.
Bagi PDIP, sungguh naif bila tidak mengaitkan padatnya safari Ganjar dan gencarnya promosi kegiatannya di medsos, dengan Pilpres 2024.
Legislator PDIP Trimedya Panjaitan menilai bahwa Ganjar terlalu kentara menampilkan syahwat politiknya dengan aktif keliling Indonesia.
“Kalau kata orang Jawa itu kemlinthi (banyak tingkah). Harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai Gubernur Jateng,” kata Trimedya.
Sumber-sumber kumparan menyebut, sejumlah pihak yang diminta Jokowi membantu Ganjar antara lain eks relawannya di Tim 11.
Tim tersebut dahulu berisi para pakar dan akademisi dari berbagai universitas dan lembaga. Mereka berperan besar mengantarkan Jokowi memenangi dua pilpres.
Orang-orang di dalam Tim 11 yang kini disebut membantu Ganjar antara lain Ari Dwipayana, Sekjen Kagama yang juga Stafsus Jokowi; dan Haryadi, dosen Universitas Airlangga yang juga alumnus UGM.
Ari Dwipayana sebagai Sekjen Kagama membantu Ganjar menggelar berbagai kegiatan di banyak daerah, mulai diskusi, gowes, pelantikan pengurus se-Indonesia, sampai macam-macam peresmian.
Maret 2022, misalnya, Ganjar ke Bali untuk meresmikan Sanggar Kagama. Dua bulan kemudian, ia ke Makassar untuk melantik pengurus Kagama se-Sulawesi.
Namun Ari membantah membantu Ganjar terkait 2024. Ia berkata, fokus membantu Jokowi sebagai stafsus.
“Kagama kan anggotanya di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Dan Kagama memang organisasi alumni yang aktif dari dulu. Enggak baru-baru ini saja,” kata Ari kepada kumparan.
Sementara itu, Haryadi tampak mendampingi Ganjar saat sang Gubernur berbuka puasa dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution bulan Ramadan lalu. Ia juga terbang ke Aceh pada waktu yang sama dengan Ganjar.
Meski demikian, Haryadi membantah membantu Ganjar. Ia mengatakan sudah bersahabat lama dengan Ganjar karena Ganjar merupakan juniornya di UGM.
“Mas Ganjar sudah jago, tak perlu dibantu. Kalau ketemu ngobrol yang ringan-ringan,” kata Haryadi pada kumparan.
Ia pun menampik pergi ke Aceh untuk menemani Ganjar. Kedatangannya ke Aceh ketika itu, ujar Haryadi, dalam rangka tugasnya sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya, salah satu BUMN di bidang konstruksi.
“Saya waktu itu baru bertemu Ganjar saat makan malam. Tidak pernah ikut kegiatannya,” tegas Haryadi.
Selain Ari Dwipayana dan Haryadi, Andi Widjajanto juga bagian dari Tim 11. Ia disebut sempat memberi saran kepada Ganjar dan timnya sebelum dilantik menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.
Andi juga pernah membantu Ganjar bertemu sejumlah tokoh, misalnya Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar; dan Ketua NU Sulawesi Selatan, Anre Gurutta Haji Baharuddin.
Andi kebetulan kenal dengan Malik Mahmud. Ia juga bekerja bersama anak Anre Gurutta di lembaga kajian LAB-45 yang ia bentuk. Alhasil, Ganjar berhasil bertemu Malik Mahmud dan Anre Guruttan di sela kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia.
Namun, Andi menganggap bantuannya untuk Ganjar itu soal biasa. Ia membantah hal tersebut terkait Pilpres.
Dulu saat Andi diminta Jokowi membuat kajian big data soal penerusnya di 2024, hasilnya pun tak hanya mengerucut ke Ganjar, tapi juga Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto.
Andi hanya sekali bertemu Ganjar di rumahnya, Januari 2022. Tak ada pembicaraan terkait pilpres. Yang ada ialah bahasan soal konflik Wadas yang membuat Ganjar menjadi sorotan.
Namun, kebetulan ketika itu ada pula Haryadi, Jaleswari, dan Makmur Keliat—yang semuanya dulu tergabung dalam Tim 11.
Sebulan kemudian, Februari 2022, mereka diminta membantu Ganjar dan timnya mempersiapkan beragam hal, mulai soal data, jaringan di komunitas, ormas, tokoh berpengaruh, dan relawan, juga titik-titik safari, serta pengemasan dan substansi pidato.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki—yang dahulu juga Tim 11—beberapa kali berkomunikasi dengan Ganjar. Namun Teten tak merespons ketika dihubungi kumparan soal ini.
Ganjar yang tokoh skala lokal, dipoles agar siap dalam skala nasional. Ia mendapat evaluasi tiap rampung mengunjungi satu lokasi.
Tim medsos Jokowi di 2014 dan 2019 juga menyokong Ganjar. Salah satunya Denny Siregar. Ia dan Eko Kuntadhi bergerak menggaungkan Ganjar di jagat maya. Mereka membuat video dukungan berisi alasan mengapa masyarakat harus memilih Ganjar.
Video itu, ujar Denny, ikut membantu meningkatkan elektabilitas Ganjar. “Dulu cuma belasan persen jadi sekian puluh persen itu karena memang dia punya aura. Medsos hanya alat bantu.”
Ia menambahkan, medsos tak bisa menyulap total satu sosok dari A menjadi Z. “Contoh saja Mbak Puan, mohon maaf ya, berapa miliar rupiah yang dikeluarkan untuk bikin baliho di seluruh Indonesia? Apakah [elektabilitasnya] naiknya signifikan?”
Terlepas dari dukungannya untuk Ganjar, Denny menegaskan tak ada perintah dari Jokowi untuk membantu Ganjar.
Fraksi PDIP Tolak Ganjar
Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Pacul menekankan seluruh kader harus taat pada keputusan kongres dan konstitusi. Sebagai kader, Pacul bertanggung jawab menata dan menjaga barisan partai. Sehingga yang tidak taat dengan keputusan partai akan ditertibkan. "Ganjar ini potensi merusak barisan. Kalau tidak saya jaga, ya merusak barisan," kata Pacul.
"Kultur PDIP itu bergerak bersama. Kalau sudah merasa besar sendiri, bikinlah partai. Sejarahnya, yang keluar dari PDIP tidak jadi apa-apa." Masinton.
Sumber kumparan menyebut, salah satu bagian dari penertiban adalah menjadikan seluruh anggota fraksi PDIP DPR menolak Ganjar. Saat ini mayoritas sudah mendukung Puan. Jika ada yang ngotot mendukung Ganjar, sudah hampir pasti tak bisa lagi lolos ke Senayan di 2024.
Rentetan peristiwa ini mengubah peta dukungan bagi Ganjar di internal PDIP. Resistensi bagi Ganjar makin besar. Sejumlah elite PDIP meyakini, Megawati condong mendukung anaknya maju pilpres dibanding Ganjar, terlepas jadi capres atau cawapres.
Selain dinamika yang terjadi dengan Jokowi dan Ganjar, alasan menyelamatkan partai juga menjadi pertimbangan. Ini sudah ditangkap internal Ganjar. Keyakinan mereka sedikit banyak terpangkas soal dukungan dari PDIP.
Ganjar membantah sudah ancang-ancang maju pilpres dan dibantu Jokowi.
“Saya urus rob, PMK, dan migor dulu ya. Di PDIP itu, soal capres menjadi prerogatif Ketua Umum, Bu Mega,” kata Ganjar saat dihubungi kumparan.
Sementara itu, kerenggangan PDIP dan Jokowi terlihat absennya beberapa elite dalam acara penting usai rakernas Projo. Megawati dan Puan serta para elite PDIP tak hadir dalam pernikahan adik Jokowi, Idayati dan Ketua MK, Anwar Usman, (26/5) lalu. Kader PDIP yang hadir hanya Ganjar, FX Rudy, serta mereka yang menjadi menteri.
Megawati, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP absen dalam peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Ende dan dipimpin Jokowi. Megawati lebih memilih hadir di Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRKB).
“Bagi tugas. Di sana ada pengurus BPIP. Saya merasa saya akan ketemu para rektor yang akan mengintroduksi, karena rektor yang harus memutuskan kurikulum,” kata Megawati.
Pratikno menegaskan relasi antara PDIP dan Jokowi tidak memanas. Ia pun membantah Jokowi mendorong Ganjar menjadi capres penggantinya. “Tidak [benar], tidak,” kata Pratikno.
Hasto menegaskan hubungan antara PDIP dan Jokowi baik-baik saja. “Kalau Pak Jokowi ada masalah yang paling depan bela kan Ibu Mega, paling terdepan. Kalau urusan kue, yang lain paling cepat,” kata dia.
Soal banyaknya anggota Fraksi PDIP DPR yang mengkritik Ganjar dan Jokowi, ia menyebutnya sebagai dinamika berpartai. Dan hal itu selalu terjadi, termasuk saat PDIP dahulu memutuskan untuk mengusung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta.
“Masih biasalah dinamikanya saat ini. Skalanya masih 2,” tutup Hasto.
