Haikal Hassan Usul Sertifikat Halal Jadi Indikator Keberhasilan Kepala Daerah

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadikan jumlah pemberian sertifikat halal sebagai indikator keberhasilan kepala daerah.

Hal ini ia tujukan agar target pemberian sertifikat halal BPJPH selama lima tahun bekerja tetap tercapai, meski anggaran sudah efisien.

“Kami minta kepada Bapak Tito, ke Kemendagri, ukuran mendapatkan sertifikat adalah ukuran keberhasilan kepala daerah. Hari ini cuma dua, yaitu inflasi dan tingkat pertumbuhan,” ujar Kepala BPJPH, Haikal Hassan, saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2).

“Kami sudah usulkan dan Pak Tito sudah setuju saat kami usulkan, ukuran prestasi itu adalah tiga, inflasi, pertumbuhan, dan jumlah sertifikat halal,” tuturnya.

Ia pun optimistis targetnya akan tetap tercapai dengan kerja sama ini.

“Lihat, jika ini terjalin, maka mudah-mudahan itu akan tercapai lagi,” ucapnya.

Adapun target BPJPH adalah menerbitkan 18 juta sertifikat halal atau 30 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2029. Sementara, dari pagu anggaran Rp 436 miliar, BPJPH memangkas 53,5%, sehingga yang tersisa untuk tahun 2025 adalah Rp 233 miliar.