Hakim PN Jaksel Skors Sidang, Bakal Tentukan Nasib Praperadilan Hasto

Sidang perdana praperadilan jilid II Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan KPK, di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Afrizal Hady menskors sidang perdana praperadilan 'jilid II' Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan KPK terkait kasus dugaan suap komisioner KPU RI.

Skors tersebut dilakukan untuk menentukan sikap dari PN Jaksel terkait nasib praperadilan Hasto. Hal itu lantaran berkas perkara Hasto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan telah dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Pengadilan akan menentukan sikap, untuk terhadap apa namanya pelimpahan ini, oleh karena itu sidang ini akan kita skors sampai pukul 13.30 WIB, untuk menentukan sikap kita terhadap adanya kenyataan bahwa perkara pokok sudah dilimpah," kata Hakim Afrizal dalam persidangan, di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Sebelum sidang diskors, tim pengacara Hasto meminta agar hakim mempertimbangkan putusan MK nomor 102/PUU-XIII/2015.

Dalam putusan itu, MK menyatakan bahwa meskipun berkas perkara pokok sudah dilimpahkan, tidak serta merta permohonan praperadilan menjadi gugur.

"Kalau misalnya memang nanti Yang Mulia akan memutuskan bahwa penyelesaian pemeriksaan perkara ini akan kita akhiri sampai di sini, itu sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia," kata pengacara Hasto, Maqdir Ismail dalam persidangan, Senin (10/3).

"Tapi, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa salah satu yang mohon dipertimbangkan betul itu adalah putusan MK tadi," imbuh dia.

Sementara itu, Tim Biro Hukum KPK menggunakan argumentasi dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021. Dalam SEMA tersebut, disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

SEMA itu menyatakan bahwa di dalam perkara pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima pengadilan, praperadilan yang diajukan otomatis gugur.

"Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim," ujar Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto.

"Dalam hal hakim praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok," paparnya.

Sidang perdana praperadilan Hasto terkait dugaan suap sedianya digelar pada Senin (3/3) lalu. Namun, hakim menunda persidangan lantaran KPK selaku pihak Termohon tidak hadir. Kemudian, sidang tersebut dijadwalkan pada hari ini, Senin (10/3).

Beberapa hari sebelum sidang praperadilan tersebut digelar, KPK telah melimpahkan berkas perkara pokok Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (7/3) lalu.

Dengan pelimpahan ini, Hasto akan segera diadili dalam kasus yang menjeratnya sebagai tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU RI dan kasus dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang perdana Hasto bakal digelar pada 14 Maret 2025 mendatang.

Berkas perkara Hasto itu teregister dengan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Sidang tersebut bakal digelar di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus Hasto

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Dalam kasusnya, Hasto dijerat sebagai tersangka dalam dua perkara. Pertama, yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan.

Dia sempat mengajukan praperadilan atas status tersangka tersebut. Namun PN Jaksel tidak menerima permohonan tersebut.

Sebab, Hasto mengajukan gugatan atas dua status tersangka itu dalam satu permohonan. Menurut Hakim, seharusnya diajukan dalam dua permohonan.

Oleh karena itu, Hasto kemudian mengajukan kembali praperadilan dalam dua permohonan. Sidang perdana seharusnya digelar pada awal Maret 2025. Namun, karena KPK selaku Termohon tidak hadir, sidang kemudian ditunda pada 10 dan 14 Maret 2025.

Pada 6 Maret 2025, KPK melimpahkan pokok perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang perdana bakal digelar pada 14 Maret 2025.

Adapun sesuai ketentuan, praperadilan akan gugur bila pokok perkara sudah mulai disidangkan. Hal itu yang menjadi protes pengacara Hasto. Sebab, KPK dinilai mengulur waktu dengan menunda sidang praperadilan agak bisa melimpahkan perkara.

Namun, KPK membantah hal tersebut. Sebab, proses hukum praperadilan dengan pokok perkara disebut dilakukan dalam koridor yang berbeda.