Harga Tes PCR Mahal, RI Harus Tingkatkan Kemandirian Produksi Alat Kesehatan

Petugas kesehatan mengambil sampel lendir seorang warga saat tes usap RT PCR COVID-19 massal di Kantor Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/1). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Masyarakat terus mengeluhkan harga pemeriksaan RT-PCR yang tinggi. Padahal pemeriksaan PCR semakin banyak dibutuhkan, apalagi ketika sedang terjadi lonjakan kasus dan juga banyaknya syarat kegiatan yang mewajibkan pemeriksaan RT-PCR.

Kemenkes memang telah menentukan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR sebesar Rp 900 ribu. Hanya saja, bila dibandingkan dengan negara lain seperti India yang tarifnya mencapai 500 Rupee atau setara dengan Rp 96.841, maka tarif yang ditentukan pemerintah Indonesia sangatlah jauh lebih mahal.

Founder dari Junior Doctors Network (JDN) Indonesia, dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, mengatakan harga RT-PCR di India dapat ditekan lantaran negara tersebut dapat memproduksinya sendiri. Untuk itu, ia sangat mendorong pemerintah dapat segera bergerak secara mandiri dalam bidang riset dan pengembangan obat-obatan maupun alat kesehatan seperti RT-PCR.

"Itu yang harus didorong. Saya pernah nge-tweet pentingnya untuk bikin riset sendiri, bikin alat kesehatan, obat, vaksin sendiri karena setelah COVID-19 ini, ya, memang kita harus mandiri dalam urusan obat dan alat kesehatan," katanya yang akrab disapa dr. Koko ini kepada kumparan, Jumat (13/8).

kumparan post embed

Sejumlah negara-negara berpenduduk terbesar di dunia seperti China, Amerika Serikat, maupun India kini telah melakukan hal tersebut. Sehingga mereka tak perlu bergantung besar pada kesediaan alat kesehatan dari negara lain.

Begitu pula dengan Indonesia yang termasuk negara penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut dr. Koko, sudah seharusnya Indonesia mengikuti jejak negara-negara besar lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan penduduknya yang tak sedikit.

"Jauh sebelum COVID pun kita sudah was-was ini akan terjadi kalau misal terjadi sesuatu dengan China dan India karena sebagian besar bahan baku obat kita datang dari sana. Ternyata benar, kan, kejadian," katanya.

Pelaksanaan tes PCR (polymerase chain reaction) atau dikenal dengan tes usap tenggorokan untuk mengetahui ada tidaknya virus corona untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di Pendopo Kabupaten Pati, Sabtu (25/7/2020). Foto: Humas Pemkab Pati-HO via ANTARA

"Kita negara keempat terbesar. Amerika, India, China, bagus, tuh, dia tahu. Indonesia jangan ketinggalan, lah," sambung dr. Koko.

Menurutnya pemerintah harus punya strategi di masa depan yang jelas tentang penanganan penyakit. Sebab, ini tak hanya berlaku bagi COVID-19 saja, melainkan juga kemungkinan penyakit-penyakit lain.

"Harus ada roadmap, sinkronisasi dari hulu sampai hilir. Pendataan, kita kemampuannya apa. Mau dibikin seperti apa, eskalasi seperti apa supaya tidak hanya bikin lab tapi juga habis diperiksa, sebelum diperiksa gimana. Ini bukan bicara soal COVID, penyakit lain juga begitu," pungkasnya.