Hari Kependudukan Dunia 2021: Literasi Kesehatan Reproduksi untuk Cegah Stunting
·waktu baca 2 menit
PerbesarSudah setahun lebih, dunia berjibaku dengan penanganan pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi tersebut, di antaranya dengan menerbitkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan.
Dalam pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi ini sangatlah jelas, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Data WHO menyebut, sejak awal pandemi hingga Juli ini, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 183 juta orang dan merenggut 3,99 juta nyawa di seluruh dunia. Tren kasus positif terus meningkat di hampir semua negara. Bahkan, beberapa negara harus bertarung menghadapi gelombang kedua, salah satunya Indonesia.
Indikasi positif COVID-19 di negeri ini terus meningkat, hingga mencapai 2,3 juta kasus. Baru-baru ini, persentase angka kematian akibat COVID-19 juga mengalami peningkatan, yakni pada 3 persen.
Pandemi tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan perekonomian. Sama seperti yang dialami Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kelangsungan program BKKBN yang harusnya berjalan optimal tahun ini harus mengulur waktu dan dibatalkan.
Walaupun demikian, demi memenuhi tanggung jawabnya, BKKBN tetap berusaha menyelenggarakan program pembangunan keluarga, kependudukan, hingga keluarga berencana (Program Bangga Kencana). Program ini menyoroti beberapa hal penting, antara lain:
Menurunnya pelayanan KB pada fasilitas kesehatan, mengingat dari sisi supply pelayanan, fokus tenaga kesehatan pada penanganan COVID-19, sedangkan dari sisi demand atau permintaan dari masyarakat adalah perhitungan urgensi untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB menurun.
Menurunnya kesertaan ber-KB pada masyarakat, terutama pada kelompok rentan (daerah kumuh, glacitas, masyarakat pra-sejahtera) yang menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama dengan Kementerian Kesehatan.
Terganggunya rantai pasok alat dan obat kontrasepsi akibat terganggunya mobilitas petugas di lini lapangan.
Penurunan kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (balita dan anak, remaja, serta lanjut usia) serta kegiatan lain yang berbasis kelompok kegiatan di masyarakat akibat keterbatasan mobilitas masyarakat sekaligus penerapan physical dan social distancing.
Momen pandemi merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk kembali mengevaluasi berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan. Agar lebih efektif, kebijakan yang diambil haruslah berbasis bukti.
Utamanya pada kebijakan terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi, di antaranya akses layanan kesehatan bagi ibu hamil. Jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka akan dapat berdampak pada kehamilannya, dan kemudian dapat menyebabkan anak yang dilahirkannya kelak menjadi kurang gizi kronis alias stunting.
Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, tentu saja hal ini harus diantisipasi sedini mungkin. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo juga pernah menyampaikan, upaya pencegahan stunting harus dimulai dari hulu dengan memberi konseling pra nikah, mencegah terjadinya stunting dengan memberi pemahaman tentang kesehatan alat reproduksi.
Selain itu, perlu ada pula program perencanaan kehamilan yang menjaga jarak kehamilan, meningkatkan kualitas perawatan anak, dan perencanaan pra nikah. Dalam perencanaan pra nikah, perlu ada edukasi tentang kesehatan reproduksi yang transparan guna mempersiapkan kehamilan yang sehat.
Pendekatan tersebut perlu dilakukan sejak dini, termasuk persiapan psikologi dan ekonomi. Tak ada yang tabu, ini genting dan perlu dilakukan sesegera mungkin.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dalam pidatonya pada Peringatan HARGANAS ke-28, 29 Juni lalu, berharap pelayanan gizi dan kesehatan untuk anak dan ibu hamil tidak terhenti selama pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk pengendalian dan percepatan penurunan prevalensi stunting.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 berhasil menyingkap kelemahan sistem perawatan kesehatan secara global, yang mana telah menyebabkan kesenjangan dan menjadi tantangan serius dalam penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan atau anak perempuan.
Oleh karena itu, pada Hari Kependudukan Dunia (World Population Day) 2021 ini, peningkatan kesadaran perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak dan kepastian atas diterimanya pelayanan kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, dan otonomi tubuh.
Untuk itu, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia dan BKKBN akan menyelenggarakan kampanye dan perayaan daring untuk memperingati Hari Kependudukan Dunia 2021 dengan tema “Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi untuk Percepatan Penurunan Stunting”.
Lewat acara ini, BKKBN berharap upaya sosialisasi tentang penyediaan akses kesehatan reproduksi bagi ibu, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kehamilan dan stunting dapat semakin digaungkan.
Artikel ini merupakan bentuk kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)