Hasto Lapor Megawati Usai Kalah Praperadilan Lawan KPK: Ibu Semangati Kami

Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) berbicara dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dalam perayaan HUT ke-78 Megawati di Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025). Foto: ANTARA FOTO/Monang Sinaga

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melapor ke Megawati Soekarnoputri usai praperadilannya terkait status tersangka di KPK kandas di tangan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto mengaku disemangati oleh Ketum PDIP tersebut.

"Ibu Megawati mengatakan memberikan semangat kepada kami semuanya, dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah khawatir, karena kita punya napas perjuangan yang panjang," kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

"Ibu Megawati mengatakan kita punya napas perjuangan yang panjang ini yang tidak mereka lihat," sambung dia.

Hasto mengatakan, pihaknya telah melakukan eksaminasi atas gugatan praperadilan yang oleh hakim Djuyamto dinyatakan tidak diterima. Hasilnya, Hasto mengeklaim tidak ditemukan bukti untuk menjeratnya sebagai tersangka.

"Tidak ditemukan suatu fakta-fakta persidangan yang mengarah adanya bukti formal dan materil yang bisa menjadi landasan bagi penetapan saya sebagai tersangka," kata dia.

"Karena itulah kami juga men-challenge atas keputusan praperadilan tersebut, kepada para hukum, para ahli hukum, untuk melakukan eksaminasi terhadap seluruh dalil gugatan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan para saksi, para ahli dalam praperadilan tersebut," sambungnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Adapun eksaminasi tersebut, kata Hasto, dilakukan oleh sejumlah pakar hukum seperti Prof. Dr. Amir Ilyas, Prof. Dr. Eva Ahyani Zulfa, Prof. Dr. Ridwan, Dr. Khairul Huda, Dr. Mahrus Ali, Dr. Beni Harmoni Derefa, Dr. Aditya Widuna Sanjaya, Dr. Maradona, dan Dr. Idul Rizkan, dan lain-lain.

"Dalam eksaminasi tersebut, nyata-nyata tidak ditemukan suatu fakta-fakta hukum atas penetapan saya sebagai tersangka kasus suap maupun suatu tindakan melawan obstruction of justice," pungkasnya.

Praperadilan Tidak Diterima

Hakim tunggal Djuyamto membacakan putusan gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pada Kamis (13/2) gugatan praperadilan yang dilayangkan Hasto diputuskan tidak dapat diterima oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto. Permohonan praperadilan Hasto gugur karena tidak memenuhi syarat formil.

Menurut Djuyamto, penetapan tersangka terhadap Hasto oleh KPK dengan dua Sprindik yakni dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah kepada penyelenggara negara. Harusnya, kata hakim, praperadilan diajukan juga dalam dua permohonan, tidak disatukan.

Tak menyerah, Hasto kembali mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kali kedua dia menggugat praperadilan. Kali ini, ada dua gugatan yang diajukan oleh Hasto.

Adapun dalam kasusnya, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.

Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya dengan menyuap Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp 600 juta.

Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan.

Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Massa pengunjuk rasa membentangkan spanduk Harun Masiku dalam aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/12/2024). Foto: Zaky Fahreziansyah/ANTARA FOTO

Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan—seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya—untuk menelepon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.