Hasto: SBY Tak Bijak, Pemilu 2009 Puncak Kecurangan dalam Sejarah Demokrasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jabar. Foto: Dok. PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur karena akan diatur sedemikian rupa sehingga hanya diikuti dua paslon capres-cawapres.

Menurut Hasto, SBY tak bijak dalam bersikap terkait pemilu. Hasto balik menuding, Pemilu 2009 lah merupakan puncak kecurangan dalam sejarah demokrasi Indonesia.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melukis bersama anak-anak SD, SMP dan SMA se-Pacitan di Pantai Pancer Door, Pacitan, Jawa Timur. Foto: Instagram/@aniyudhoyono

Hasto menyebut, salah satu kecurangan yang terjadi yakni manipulasi datar pemilih tetap (DPT). Bahkan, Hasto menuding, manipulasi DPT zaman SBY lebih masif dibandingkan era Soeharto.

"Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan," sebutnya.

Selain itu, lanjut Hasto, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras partai Demokrat.

"Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” jelas Hasto.

Sekjen PDIP itu menambahkan, rezim SBY yang justru mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Hal itu dianggap menguntungkan Demokrat.

"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Pasca Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” rinci Hasto.

"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," tutup dia.

Pernyataan SBY disampaikan dalam agenda tertutup Rapimnas Demokrat pada Kamis (15/9). SBY mengungkapkan harus 'turun gunung' menghadapi Pemilu 2024. Sebab, ia mengetahui ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya," kata SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut. Pernyataan itu disampaikan dalam agenda tertutup Rapimnas Demokrat pada Kamis (15/9).

kumparan telah mencoba menghubungi DPD Demokrat Sumut untuk mengkonfirmasi video tersebut. Namun, pesan WhatsApp kumparan hanya dibaca oleh DPD Demokrat Sumut.

Berikut potongan pernyataan SBY sebagaimana diunggah dalam akun TikTok tersebut:

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.

Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, 2 pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka.

Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya.

Jahat, bukan? Menginjak-nginjak hak rakyat, bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat.

Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu".

Terkait pernyataan Hasto, belum ada tanggapan dari pihak Partai Demokrat.