Heboh Intelkam Polres Cimahi Minta Data Petugas KPPS, Polda Jabar Buka Suara

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polres Cimahi mengeluarkan surat yang ditujukan pada Ketua KPU Kota Cimahi untuk meminta data nama dan nomor ponsel para petugas KPPS yang bertugas di TPS.

Surat dengan nomor B/II/IPP.1./2024/Intelkam tersebut dibuat pada bulan Februari 2024 dan ditandatangani langsung oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Cimahi, AKP Dody Hermawan.

Dalam surat itu juga dituliskan, surat itu dibuat dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi selama kegiatan pengamanan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.

Surat yang beredar luas di tengah masyarakat ini mendapat sorotan di tengah isu netralitas aparat.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, membenarkan bahwa Polres Cimahi mengeluarkan surat itu. Menurut dia, surat tersebut dikeluarkan dengan maksud memudahkan koordinasi pengamanan semata dan tak ada tujuan atau maksud lain.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo saat menyampaikan keterangan terkait 11 anggota GMBI yang ditetapkan tersangka pada Jumat (28/1/2022). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

"Jadi, itu bertujuan untuk pengamanan dan tidak ada yang lain," kata dia di Sport Jabar, Arcamanik, Bandung, Jumat (9/2).

Ibrahim menambahkan, permintaan nomor ponsel petugas KPPS bergantung pada kebutuhan pengamanan tiap anggota. Dengan demikian, tak seluruh Polres di wilayah hukum Polda Jabar meminta nomor ponsel petugas KPPS.

"Ada beberapa hal yang menjadi inisiatif dengan tujuan pengamanan seperti yang di Cimahi ini kan, ini merupakan inisiatif dari pelaksana tugas di lapangan yang ada di Cimahi," ucap dia.

Ibrahim mengatakan, jika ada petugas yang melanggar ketentuan terkait netralitas, masyarakat dapat segera melaporkannya ke kepolisian. Anggota yang ketahuan tak netral akan ditindak sesuai aturan.

"Kalaupun misalnya memang ada hal yang melanggar, itu aturan kita sudah jelas. Silakan dibuat saja laporan, kita terbuka untuk hal begitu. Dan memang kita juga sama-sama menjaga netralitas, jangan ada polisi yang berpihak dan mengindikasikan ada hal lain," ujar Ibrahim.

"Jadi, kalaupun misalnya ada bergabung dengan WA Group itu silakan diawasi, apabila ada pelanggaran silakan dilaporkan, aturan kita jelas dan sanksinya juga sudah jelas," ujar Ibrahim.

Surat permintaan data KPPS dari Intelkam Polres Cimahi beredar di tengah masyarakat Foto: Dok. Istimewa