Hikmahanto Puji Sikap Tegas Prabowo Jaga Kedaulatan Indonesia di LCS

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juhana dalam program DipTalk kumparan. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di tengah dinamika isu Laut China Selatan.

Dalam pernyataannya kepada wartawan usai bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Llyod James Austin di Washington DC, Rabu (13/11), Prabowo menegaskan akan membahas Laut China Selatan dan terbuka untuk kerja sama dengan semua pihak.

“Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Tapi kita memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja sama,” tutur Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) menyalami anggota United States United States Indonesia Society (Usindo) di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (11/11/2024). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menurut Hikmahanto, pernyataan Prabowo itu kemungkinan merujuk pada keteledoran staf dalam pembuatan Joint Statement antara Pemerintah Indonesia dan China yang dalam paragraf 9 menyebut Klaim Tumpang Tindih China dengan Indonesia.

Ini juga dianggapnya mempertegas posisi Prabowo dalam mempertahankan prinsip kedaulatan.

"Pernyataan Presiden menunjukkan kualitas kenegarawanannya. Beliau dengan berani dan tanpa sungkan-sungkan mengoreksi atas kesalahan yang dibuat oleh stafnya," tutur Hikmahanto dalam pernyataannya.

Dalam Joint Statement sebelumnya, disebutkan bahwa terdapat klaim tumpang tindih antara China dan Indonesia di Laut China Selatan, serta rencana pengembangan bersama (joint development) di area tersebut.

Padahal, Indonesia tidak mengakui adanya zona maritim yang tumpang tindih dengan China.

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan The United States Indonesia Society (USINDO) di hari kedua lawatannya di Washington. Foto: Dok. Istimewa

Koreksi ini juga diperkuat dalam pernyataan bersama Indonesia-AS, yang mengacu pada hukum internasional sesuai UNCLOS dan Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen 2016. Isinya menyatakan bahwa klaim Sembilan Garis Putus oleh China tidak sah.

"Sudah sepatutnya siapa pun yang memunculkan atau membenarkan Indonesia melakukan Joint Development dengan China secara ksatria menyampaikan kesalahannya dan menyampaikan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab. Tujuan utamanya adalah di Indonesia harus ditradisikan agar para pejabat yang teledor atau salah bertanggung jawab," jelasnya.

Langkah ini, menurut Hikmahanto, penting sebagai bentuk damage control agar China tidak memanfaatkan Joint Statement tersebut untuk mendukung klaimnya.

Pengunduran diri juga akan memperlihatkan konsistensi Indonesia di mata dunia, terutama negara-negara yang menghormati posisi tegas Indonesia yang menolak klaim Sembilan (sekarang Sepuluh) Garis Putus China.