ICW: Golkar Partai Terkorup di DPR/DPRD Periode 2014-2019

Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2014-2019 yang terjerat kasus korupsi.

Dari data yang berhasil dikumpulkan, ICW menyebut ada 254 anggota DPR dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota periode saat ini yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Peneliti ICW Almas Sjafira menjabarkan, dari 254 tersangka tersebut ada 22 anggota DPR yang terjerat korupsi. Bahkan 3 di antaranya tertangkap di tahun pertama masa jabatan.

“ICW mencatat hingga saat ini ada 22 anggota DPR RI yang ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tiga orang di antaranya bahkan jadi tersangka di tahun pertama, ada Ardiansyah dari PDIP, Patrice Rio Capella dari NasDem dan Dewi Yasin Limpo dari Hanura,” ujar Almas di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (7/4).

Menurut Almas, jumlah korupsi para wakil rakyat di periode kali ini lebih buruk daripada periode sebelumnya. Sebab di periode 2014-2019, 2 pimpinan DPR juga menjadi tersangka korupsi.

Ilustrasi Partai Golkar. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Kasus korupsi saat ini lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Selain jumlahnya yang banyak, tapi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi,” kata Almas.

Sementara itu dilihat dari asal partai politiknya, Almas menyebut jumlah tersangka korupsi anggota DPR paling banyak berasal dari Partai Golkar dengan jumlah 8 orang. Diikuti Demokrat dan PAN dengan masing-masing 3 orang, Hanura dan PDIP masing-masing 2 orang, sedangkan NasDem, PKS, PKB dan PPP jumlahnya masing-masing 1 orang.

Adapun dilihat secara keseluruhan dari anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, jumlah tersangka korupsi paling banyak tetap dipegang Golkar dengan jumlah 52 orang. Disusul PDIP dan Demokrat masing-masing 34 wakil rakyatnya yang terjerat korupsi.

“Angka ini menunjukkan DPR dan DPRD dalam periode ini terbelit dalam persoalan serius terkait dengan korupsi,” tutup Almas.