ICW Kritik Tito Jadi Mendagri, Singgung Kasus Novel dan Buku Merah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mempertanyakan keputusan Jokowi atas penunjukan Tito itu.

Menurut ICW, masih ada pekerjaan rumah yang belum dituntaskan Tito saat menjabat Kapolri, salah satunya kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Ada dua catatan kita. Yang pertama, Pak Tito sebenarnya masih punya pekerjaan rumah sebelum menanggalkan baju Polri, untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Konferensi pers ICW terkait penetapan Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Foto: Abyan Faisal Putratama/kumparan

Hingga saat ini, penyerang Novel dan aktor intelektual di baliknya belum terungkap. Padahal, kata Kurnia, Polri telah membentuk satgas hingga tim teknis.

"Berbagai tim sudah dibentuk di internal polisi. Bahkan sampai hari ini kita tidak melihat kejelasan kelanjutan dari penanganan Novel Baswedan," ujar Kurnia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Selain itu, Kurnia menyoroti dugaan keterlibatan Tito dalam kasus suap eks hakim MK Patrialis Akbar. Dalam kasus itu, terdapat salah satu barang bukti 'buku merah' yang didalamnya disebut terdapat nama Tito.

Istilah buku merah merujuk pada buku tabungan berisi transaksi keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik Basuki Hariman yang juga penyuap Patrialis.

"Poin kedua, ini masih santer diberitakan soal dugaan perusakan salah satu barang bukti dalam sebuah perkara di KPK. Yang mana diduga di dalam buku itu ada nama Pak Tito menerima aliran dana dari salah satu pihak di dalam kasus yang melibatkan Patrialis Akbar," jelas Kurnia.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Atas dasar dua isu itu, ICW mempertanyakan sikap Jokowi yang justru menunjuk Tito sebagai Mendagri menggantikan Tjahjo Kumolo yang digeser menjadi Menpan-RB.

"Dua isu tadi harusnya bisa dikonfirmasi Presiden sebelum menilai seseorang layak atau tidak masuk kabinet," tutup Kurnia.

Tito Karnavian telah resmi mundur dari jabatannya sebagai Kapolri. Ia resmi dilantik sebagai Mendagri pada Rabu (23/10), bersamaan pelantikan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana.