Indonesia Masih Kekurangan Pasokan Baja
PerbesarKebutuhan baja Indonesia saat ini tercatat sudah mencapai 12 juta hingga 14 juta ton per tahun. Namun ternyata produksi industri baja nasional baru mencapai 7-9 juta ton per tahun.
Padahal, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya mineral logam yang cukup melimpah. Apalagi, industri baja merupakan industri logam yang utama, karenanya disebut sebagai mother of industry yang menopang sektor lainnya.
Kementerian Perindustrian menilai industri baja merupakan salah satu sektor yang harus segera diakselerasi pengembangannya. Sebab, untuk menjadi negara industri maju, keberadaan industri baja mutlak diperlukan sebagai pondasi dasar sektor manufaktur.
Baca juga: Strategi Pemerintah Mendongkrak Sektor Manufaktur
"Kami baru bisa memasok hingga 6-8 juta ton dan potensinya memang masih sangat besar sehingga perlu investasi tambahan,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), I Gusti Putu Suryawirawan, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5).
Menurut Putu, berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), hingga tahun 2024 Indonesia ditargetkan mampu memproduksi baja sebanyak 17 juta ton per tahun, dengan fokus pada baja bernilai tambah tinggi.
"Pada tahun 2035, diharapkan industri baja nasional sudah memiliki kapasitas produksi mencapai 25 juta ton per tahun."
Untuk bisa mencapai target tersebut, harus didorong percepatan beberapa proyek pembangunan industri baja yang tersebar di wilayah Indonesia. Pertama adalah proyek 10 Juta ton di Cilegon, Banten.
PerbesarPembangunan ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect berupa penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 45.000 orang dan tidak langsung mencapai 375.000 orang. Selain itu, pendapatan pajak sekitar 0,17 miliar dolar AS dan kontribusi terhadap PDB sebesar 0,38 persen.
Proyek kedua adalah industri berbasis nikel dan baja tahan karat (stainless steel) di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan Industri Morowali memiliki lahan seluas 2.000 hektare dan ditargetkan dapat menarik investasi sebesar 6 miliar dolar AS atau setara Rp 78 triliun.
Industri di Morowali tersebut diperkirakan bisa menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang dan tenaga kerja tidak langsung sekitar 80 ribu orang.
“Dari kawasan tersebut juga ditargetkan bisa menghasilkan empat juta ton baja stainless steel dan pabrik baja karbon berkapasitas empat juta ton yang saat ini dalam tahap perencanaan,” kata Putu.
Baca juga: Bangun Klaster Baja, Indonesia Kurangi Impor Hingga 80 Persen
Ketiga adalah proyek pengembangan industri baja di Batulicin, Kalimantan Selatan. “Saat ini, sudah ada industri baja di sana, yaitu PT Meratus Jaya Iron Steel. Namun diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar industri baja di kawasan ini dapat tumbuh dan berkembang,” paparnya.
Dalam upaya penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja di kawasan industri Morowali dan Batulicin, Kemenperin telah menginisasi pembangunan Politeknik, sehingga putra-putri daerah dapat berperan lebih aktif dalam membangun industri di kawasan tersebut.
Selain itu, berbagai program yang dilakukan antara lain fasilitasi penjajakan kerja sama investor asing dengan mitra dalam negeri, promosi investasi, pendampingan perolehan insentif bagi industri baja, perumusan regulasi yang mendukung industri baja, pembentukan Steel RnD Center, serta penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada proyek pemerintah maupun swasta.
Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan Indonesia berada di peringkat ke-6 Asia dalam hal produksi baja kasar (crude steel) yang mencapai 8 juta ton per tahun.
Perbesar“Namun kita tidak boleh berlengah diri, karena negara ASEAN lainnya tengah berbenah memajukan industri bajanya, seperti Vietnam, yang memiliki rencana membuat 10 Blast Furnaces sampai dengan tahun 2030 untuk memajukan industri baja dan industri perkapalannya,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, perlu perbaikan dan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian industri baja nasional tumbuh dan berkembang. Dari aspek energi, tantangan yang dihadapi industri baja adalah harga listrik dan gas yang masih tergolong tinggi.
“Kenaikan harga listrik 1 sen per kWh, dapat menaikkan ongkos produksi baja mencapai 8 dolar AS per ton,” ungkap Doddy.
Baca juga: Menperin Minta Pengusaha Swiss Tingkatkan Investasi di Indonesia
Kemenperin mengusulkan harga gas kebutuhan produksi baja dapat berada di kisaran 3-4 dola AS per mmbtu, sehingga industri baja berbasis gas dapat beroperasi kembali. Pada awalnya harga gas bagi industri baja mencapai 6,3 dolar AS per mmbtu.
Sementara untuk meningkaykan daya saing, dia mengatakan perlu adanya revitalisasi terhadap permesinan di industri bajasehingga produksi menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Kemenperin memfasilitasi investor dalam memperoleh insentif seperti tax allowance dan pembebasan bea masuk untuk barang modal,” jelasnya.