Ini Cara Joe Biden Lawan Putusan MA yang Cabut Hak Aborsi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi aborsi. Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi aborsi. Foto: Shutter Stock

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, akan berupaya mencegah negara bagian melarang akses terhadap obat aborsi. Tindakan diambil usai Mahkamah Agung AS memutuskan untuk mencabut hak untuk aborsi pada Jumat (24/6/2022).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS menyetujui penggunaan mifepristone untuk aborsi pada 2000.

Pemerintahan Biden tampaknya akan menggunakan pil aborsi itu untuk mempertahankan argumen mereka dalam pengadilan mendatang.

Pil yang juga dikenal sebagai RU 486 itu memblokir hormon progesteron yang menopang kehamilan. Obat itu dikonsumsi bersamaan dengan misoprostol.

Keduanya dapat menginduksi aborsi dengan aman. FDA mengizinkan obat itu diresepkan secara daring dan dikirim melalui pos.

Pendukung hak aborsi berdemonstrasi di luar Mahkamah Agung Amerika Serikat, di Washington, AS, Jumat (24/6/2022). Foto: Jim Bourg/REUTERS

Lebih dari setengah aborsi di AS adalah aborsi menggunakan obat. Namun, negara bagian telah memberlakukan akses terhadap pil itu bahkan sebelum putusan teranyar Mahkamah Agung AS.

Ada 19 negara bagian yang mengharuskan perempuan melakukan kunjungan langsung untuk mendapatkan obat tersebut.

Tetapi, Jaksa Agung AS, Merrick Garland, menjelaskan bahwa pil tersebut tidak bisa dilarang. Argumennya didasarkan pada premis bahwa hukum federal mendahului keputusan negara bagian.

Artinya, keputusan FDA yang merupakan agen federal akan lebih diutamakan. Jika pengadilan menyetujui FDA sebagai batas hukum tertinggi nasional, maka negara bagian harus membuat pengecualian untuk aborsi medis yang dilegalkan badan tersebut.

Presiden AS Joe Biden memberikan pidato peringatan kerusuhan pendukung Trump di US Capitol, Washington, DC. Foto: Greg Nash/Pool via REUTERS

Aborsi medis lantas akan menjadi pertarungan berikutnya dalam perjuangan hukum untuk hak aborsi di seluruh negeri.

"Administrasi saya juga akan melindungi akses wanita ke obat-obatan yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan—FDA—seperti kontrasepsi, yang penting untuk perawatan kesehatan pencegahan; mifepristone," tegas Biden, dikutip dari laman resmi Gedung Putih.

"Gubernur dan legislator negara bagian ekstremis yang ingin memblokir pengiriman atau menggeledah lemari obat seseorang atau mengontrol tindakan seorang wanita dengan melacak data di aplikasi yang dia gunakan salah dan ekstrem dan tidak berhubungan dengan mayoritas orang Amerika," imbuhnya.

GenBioPro Inc telah mengajukan argumen serupa untuk menentang pembatasan obat aborsi oleh Negara Bagian Mississippi. Pihaknya menjual versi generik pil tersebut.

Pendukung hak aborsi berdemonstrasi di luar Mahkamah Agung Amerika Serikat, di Washington, AS, Jumat (24/6/2022). Foto: Jim Bourg/REUTERS

Tindakan itu muncul usai Mahkamah Agung AS membatalkan putusan penting Roe v. Wade. Putusan tersebut menjamin hak seseorang untuk melakukan aborsi.

Pencabutannya membuka jalan bagi negara bagian yang dikuasai kelompok konservatif untuk membatasi atau melarang prosedur tersebut. Puluhan negara bagian telah mengungkap rencana itu.

Namun, mereka menghadapi kesulitan lain dalam menegakkan pembatasan terkait. Sebab, masyarakat masih dapat memperoleh obat aborsi.

Penduduk juga mungkin akan melakukan perjalanan ke negara bagian lain untuk menjalani prosedur aborsi. Biden memastikan, pemerintah akan menjamin hak tersebut pula.

"Perempuan harus tetap bebas untuk bepergian dengan aman ke negara bagian lain untuk mencari perawatan yang mereka butuhkan. Dan pemerintahan saya akan mempertahankan landasan itu dengan benar," jelas Biden.