IPK Indonesia 2022 Anjlok Terburuk Sejak Reformasi, Kok Bisa?

Peserta aksi kamisan membawa poster reformasi korupsi di depan Istana Presiden, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022. Angkanya 34 poin turut 4 poin dari tahun 2021.

Perhitungan IPK ini menggunakan skala dari 0 sampai 100. Artinya, 100 sangat bersih dan 0 sangat korup.

Torehan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara. Indonesia setara dengan Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone.

Peringkat negara berdasarkan skor Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2022. Foto: Dok. Transparency International

Apa yang menyebabkan IPK RI 2022 anjlok?

Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan ada 8 indikator komposit yang menentukan IPK 2022. Nilai tiga indikator di antaranya turun dari tahun lalu.

Berikut indikator yang turun:

Indikator yang stagnan:

Indikator yang naik:

Indikator Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2021-2022. Foto: Dok. Transparency International Indonesia

Penurunan 4 poin ini disebut menjadi penurunan IPK Indonesia terburuk sejak reformasi.

"Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," tambah Wawan.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun 2014 hingga 2022. Foto: Dok. Transparency International Indonesia

Sementara, menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor IPK Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif.

Danang mengatakan, revisi UU KPK pada tahun 2019 merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan.

"Tetapi merosotnya skor CPI/IPK menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan," kata Danang.

Demikian juga pemberantasan korupsi di sektor strategis lainnya seperti korupsi politik dan korupsi peradilan juga tidak menunjukkan stagnasi.

"Kecilnya kenaikan skor WJP-ROL Index dan VDem memberikan bukti pada dua sektor ini tidak ada terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi," kata dia.

"Padahal selama ini dua sektor ini merupakan sektor penting yang menghambat kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia. Stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia," sambung Danang.

Kemudian, situasi Indonesia pada IPK 2022 juga disebut semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor IPK di negara Asia-Pasifik yaitu 45.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara-negara ASEAN Tahun 2022. Foto: Dok. Transparency International Indonesia

Posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.

Di saat bersamaan, lanjut Danang, meskipun Indonesia menjadi tuan rumah salah satu forum diplomatik paling penting selama tahun 2022 di Forum G20, namun Presidensi Indonesia gagal menghasilkan komitmen dan rencana berbasis bukti dalam memperkuat agenda antikorupsi global yang lebih nyata.

"Para kleptokrat Rusia hingga saat ini masih menikmati impunitas, di mana otoritas lintas negara yang memiliki fungsi untuk membekukan dan menyita aset ilegal masih belum dilengkapi dengan kapasitas, sumber daya, atau alat yang memadai," pungkasnya.