Isi 5 Konsensus Pemimpin ASEAN soal Penuntasan Krisis Myanmar

Suasana pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Foto: Setpres-Muchlis Jr/HO ANTARA FOTO

Pertemuan Pemimpin ASEAN (ASEAN Leaders Meeting/ALM) yang secara khusus membahas krisis Myanmar telah digelar di Jakarta pada Sabtu (24/4).

Presiden Jokowi menyatakan, dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, telah disepakati 5 poin konsensus.

Diharapkan konsensus tersebut bisa segera meredam kekerasan di Myanmar yang telah membuat 700 lebih warga kehilangan nyawa.

"Dapat dikatakan pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus. Sekjen ASEAN telah menyatakan 5 butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh ketua atau Sekjen ASEAN," kata Jokowi dalam keterangan pers virtual.

5 konsensus pemimpin ASEAN soal penuntasan krisis Myanmar. Foto: Dok: ASEAN

Berikut isi 5 poin konsensus yang diunggah di laman resmi ASEAN:

5 Poin Konsensus Diapresiasi

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai konsensus pemimpin ASEAN untuk menuntaskan krisis di Myanmar patut diapresiasi.

"Secara prinsip ini sudah bagus dan patut diapresiasi," ucap Hikmahanto dalam keterangannya.

Meski demikian, ia tetap memberikan catatan untuk tiap poin konsensus yang disepakati. Seperti di poin pertama, Hikmahanto menyatakan perlu pengawasan ketat dari ASEAN agar Jenderal Min Aung Hlaing benar-benar menghentikan kekerasan di Myanmar.

"Jika Jenderal Min Aung Hlaing turut menyetujui, maka kita lihat ke depan apakah masih jatuh korban rakyat sipil. Karena kalau masih, menjadi pertanyaan bagaimana upaya penghentiannya oleh ASEAN," ucap Hikmahanto.

"Apakah rakyat akan terus menyerang militer dengan peralatan seadanya tanpa merasa perlu mengindahkan konsensus ini? Apakah militer tidak boleh melakukan pembalasan? Ini karena rakyat Myanmar bisa jadi tidak merasa diikutkan dalam pembuatan Five Consensus ini," lanjutnya.

Sedangkan pada poin kedua, Hikmahanto menilai masih kurang konkret untuk memastikan terselenggaranya dialog antara para pihak yang berseteru di Myanmar. Sebab para pihak yang bertikai selama ini sudah menutup pintu dialog.

"Untuk poin 3, maka Ketua ASEAN harus segera menunjuk Special Envoy dalam waktu segera, karena Special Envoy ini akan berperan sebagai mediator antar dua pihak yang bertikai," kata Hikmahanto.

Adapun pada poin keempat, Hikmahanto berpendapat perlu diatur mekanisme agar AHA Centre bisa masuk ke Myanmar. Selain itu, AHA Centre harus mendapat perlindungan dan terjaga keselamatannya.

"Untuk poin 5 sudah bagus karena Special Envoy sebagai mediator harus hadir ke Myanmar dan bertemu dengan pihak-pihak yang bertikai," tutupnya.