Isi Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua DEN Luhut di Istana Merdeka
PerbesarPresiden Prabowo Subianto rapat bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10).
Usai rapat, kepada wartawan Luhut menyebut Prabowo setuju terhadap hasil kajian DEN terkait korupsi. Lewat kajian itu, DEN menyoroti unsur kerugian negara dalam pasal korupsi.
"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," kata Luhut.
Luhut bilang, kajian yang dibuat pihaknya berdasar pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dari konvensi tersebut, menurutnya, korupsi hanya berpusat pada suap.
"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan," ujar Luhut.
"Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara. Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," sambung dia.
Apalagi, Luhut menilai, unsur kerugian negara dalam pasal korupsi memberatkan Danantara.
"Ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Nah ini saya kira penting," tutur dia.
Perlinsos Diluncurkan 10 November
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan Digitalisasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos) disebut akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November mendatang. Digitalisasi ini akan memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran.
"Kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November," kata Luhut.
Luhut mengatakan, dengan adanya Perlinsos ini nanti akan menciptakan keadilan bagi masyarakat.
"Karena Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak atau yang berhak untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," paparnya.
Dalam rapat bersama Prabowo ini, Luhut mengatakan, sejumlah menteri di bidang ekonomi juga hadir. Di sana, jajaran DEN mengkonfirmasi ulang soal data-data yang ada.
Ia mengungkapkan, persoalan data ini juga menjadi salah satu fokus Prabowo.
"Jadi dengan data-data yang lengkap ini proses pengambilan keputusan kita harapkan basisnya data dan studi," tambah dia.
El Nino dan La Nina Pengaruh ke Pangan
Selanjutnya, Luhut melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait fenomena El Nino dan La Nina yang akan melanda Indonesia.
Luhut menjelaskan, fenomena tersebut akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan hingga bencana alam yang mungkin terjadi.
"Presiden juga tadi kita lapori mengenai El Nino yang kita usulkan untuk melihat BMKG dengan detail, dan La Nina yang akan mungkin nanti datang beberapa waktu lagi ke depan sehingga itu kan berpengaruh kepada pangan, ketersediaan pangan maupun tadi kemungkinan banjir," kata Luhut.
Karenanya, Luhut mengatakan, perlu ada langkah-langkah kontigensi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.
"Sehingga dengan demikian ada kontinjensi untuk menghadapi hal-hal yang memang di luar kemampuan kita karena itu masalah alam, tapi bisa diprediksi bakal terjadi, terus apa langkah-langkah kita," ungkap Luhut.
"Misalnya tadi untuk penyiapan pangan, kapan mungkin menanam mulai, dan seterusnya. Tadi juga Presiden sudah memberikan arahan mengenai itu dan saya kira arahan-arahan Presiden ya cukup detail dalam konteks itu tadi," pungkasnya.