Isu Reshuffle Kabinet Kembali Bergulir Jelang Rabu Pon, 8 Maret

Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Isu reshuffle kembali bergulir jelang Rabu, 8 Maret yang dalam kalender jawa adalah Pon --tanggal kebiasaan Jokowi merombak kabinet. Akankah ada reshuffle?

Isu perombakan kabinet itu sempat bergulir kuat pada Rabu Pon tanggal 1 Februari lalu yang disebut menyasar kursi menteri NasDem. Isu itu menguat setelah Jokowi melempar beberapa sinyal reshuffle ke media. Tapi, reshuffle ternyata tidak ada.

Di antara sebab 'batalnya' reshuffle itu dikaitkan dengan pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi selama 1 jam 20 menit di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (26/1), beberapa hari sebelum Rabu Pon.

"Baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga dan semua harusnya parpol-parpol koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif, ya, sejuk kita begitu," ucap Surya Paloh usai bertemu dengan jajaran DPP Golkar di Jakarta, Rabu (1/2).

Pengganti Menpora

Presiden Joko Widodo menerima Menpora Zainudin Amali dan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/8/2022). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Reshuffle kali ini dibutuhkan bukan saja terkait dinamika di antara parpol-parpol koalisi pendukung Jokowi, tapi karena ada pengunduran diri Menpora Zainudin Amali yang ingin fokus di PSSI.

Jokowi kabarnya menginginkan pengganti Zainudin adalah kader muda yang berusia di bawah 40 tahun. Dalam hal ini, Airlangga akan mengusulkan beberapa nama kepada Presiden Jokowi untuk dipilih.

Sumber di internal Golkar menyebut ada beberapa nama yang digodok. Setidaknya ada 4 nama yaitu Ilham Permana, Dave Laksono, Dito Ariotedjo, dan Puteri Qomaruddin.

Zainudin Amali saat dikonfirmasi soal reshuffle bakal digelar Rabu lusa, belum mengetahui.

Andika Perkasa Masuk Kabinet?

Sumber lain kumparan menyebut di antara kursi yang akan diganti adalah menteri asal NasDem yaitu Menkominfo Johnny Plate. Nama yang kuat sebagai penggantinya di antaranya adalah eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

Anggota Komisi Komunikasi dan Pertahanan DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, menilai Andika memang punya kompetensi untuk masuk ke dalam kabinet.

"Tentu Pak Andika memiliki kapasitas untuk menjadi anggota kabinet, baik dari jejak rekam karier militer yang cemerlang sampai posisi puncak sebagai Panglima, dan juga latar belakang akademik yang mumpuni," ucap Bobby kepada kumparan, Senin (6/3).

"Tentu akan menjadi relevan bila beliau ditugaskan dalam formasi yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman kepemimpinan leadershipnya," imbuhnya.

Menurut politikus Golkar itu, Andika bisa bekerja di mana saja dengan modal kepemimpinan yang mumpuni, tapi Bobby menilai lebih tepat di kementerian yang ada pelibatan TNI dalam operasi nonmiliter.

"Kominfo memerlukan kemampuan teknis yang bila ada reshuffle, baiknya dari industri, akademisi sektor tersebut, karena jangka waktu periode yang singkat sampai Oktober 2024 agar jangan ada 'gap' karena 'learning time' teknis," kata Bobby..

Selain Menpora dan Menkominfo, sumber kumparan menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga goyang.

Prerogatif Presiden

Waketum NasDem, Ahmad Ali, menegaskan reshuffle adalah prerogatif Presiden Jokowi. NasDem yang memiliki 3 menteri di kabinet, menyerahkan kepada Jokowi soal perlu tidaknya reshuffle.

"Reshuffle itu kewenangan presiden, reshuffle itu kebutuhan kabinet. Jadi apa pun keputusan beliau (Jokowi) tentang reshuffle itu kita tidak pernah menterjemahkan itu adalah keputusan politik, tapi ini adalah keputusan untuk memperkuat kabinet," ucap Ali kepada kumparan.

Soal pembicaraan di internal koalisi, Ali menegaskan Presiden Jokowi tidak punya kewajiban untuk membicarakan koalisi dengan parpol-parpol pendukungnya, termasuk NasDem.

"Dia (Presiden) tidak punya kewajiban apa-apa untuk membicarakan itu kepada partai lain. Itu kalau kemudian presiden mau melakukan reshuffle dan kemudian tidak membicarakan dengan partai-partai lain tidak ada. Kalau toh kemudian mau mengundang partai lain atau partai koalisi itu, itu hanyalah dalam bentuk etika, hanya bentuk etika.

Reshuffle Terkait Kinerja Menteri

Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan selalu menyebut agar media menunggu kepastian reshuffle. Tapi reshuffle itu pasti ada sebelum berakhir masa jabatan pada 2024.

Menurut Jokowi, jika reshuffle dilakukan pasti berkaitan dengan performa menteri. Di samping reshuffle dilakukan juga karena sisi politik.

"Yang utama memang performa, kinerja bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," kata Jokowi Selasa (31/1) malam.

Jokowi juga menegaskan kinerja kabinet secara umum baik-baik saja. Namun secara spesifik ke para menteri, pasti ada kinerja yang perlu dievaluasi.

"Ya, kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa, kok. Ada koreksi dari setiap perjalanan, kan, biasa," pungkasnya.