kumparan
11 Juli 2019 9:44

Jalan Terjal Baiq Nuril Mencengkeram Keadilan

Lipsus Jalan Berliku Baiq Nuril
Lipsus Jalan Berliku Baiq Nuril. Ilustrator: Putri Sarah Arifira/kumparan
Selepas subuh, pikiran Baiq Nuril kalut. Jumat itu (5/7), ia menerima telepon dari Joko Jumadi, pengacaranya. Ia diminta datang ke Universitas Mataram.
Hari mulai terang ketika Nuril bersama suaminya, Lalu Muhammad Isnaeni, berangkat dari kediaman mereka di Labuapi, Lombok Barat. Keduanya berboncengan sepeda motor yang membelah lengang jalanan. Firasat Nuril benar-benar tak enak sepanjang jalan.
Tiba di Universitas Mataram pukul 08.00 WITA, Nuril dan sang suami disambut Joko bersama seorang rekannya. Keempat orang itu lalu berbincang di salah satu ruangan.
Di sana, Joko menyampaikan kabar buruk: peninjauan kembali yang diajukan Nuril ditolak Mahkamah Agung.
Tangis Nuril langsung pecah meski ia sudah menerka sedari di rumah.
Saat Nuril menceritakan perasaannya kepada kumparan, Senin (8/7), ia tersendat. Kedua tangannya memegangi kepala, seperti kebingungan memilih kalimat yang tepat.
“Saya merasa seperti,” Baiq Nuril menarik nafas, “Istilahnya, gunung itu menimpa (saya).”
Lipsus, Baiq Nuril
Baiq Nuril saat wawancara khusus dengan kumparan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Joko sengaja tidak memberi tahu kabar putusan MA itu melalui telepon. Grup WhatsApp di dalamnya tergabung anggota Tim Kuasa Hukum Nuril juga sama sekali tak menyinggung putusan kasasi. Ia ingin menyampaikan langsung ke Nuril informasi itu sesegera mungkin.
“Jangan sampai tahu duluan dari media,” kata Joko. Itu sebabnya ia meminta Nuril datang ke kantornya sejak pagi.
Nuril terjerat pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sejak 2015. Ia dilaporkan Muslim, mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, atasannya saat menjadi pembantu bendahara berstatus honorer di sekolah itu. Pangkal masalahnya adalah tersebarnya rekaman ocehan bernuansa mesum yang disampaikan Muslim kepada Nuril.
Kasus itu bergulir ke meja hijau. Nuril divonis bebas di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa yang tak puas dengan putusan itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat ini Nuril dinyatakan bersalah oleh Hakim Agung. Dalam vonis yang diketok 26 September 2018, ia diganjar enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.
Meski tidak menjalani kurungan berkat desakan masyarakat yang mendukungnya, vonis bersalah membuat Nuril hancur. Ia merasa diperlakukan tak adil, sebab dialah yang menjadi korban pelecehan verbal oleh Muslim.
Lipsus, Baiq Nuril di gedung DPR RI
Baiq Nuril di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) menjadi penggal lain derita Nuril. Saat diputus bebas di pengadilan tingkat pertama, Nuril sempat berusaha menata hidup kembali. Ia menyalurkan hobi memasak untuk membantu keuangan keluarga dengan menjajakan kue dan nasi bakar melalui aplikasi pemesanan ojek online.
Keuangan keluarga Nuril menipis karena suaminya berhenti bekerja untuk mengasuh tiga anak mereka ketika Nuril ditahan dua bulan di Polres Mataram dalam proses penyidikan. Sejak itu, Isnaeni bekerja serabutan.
Namun kemudian, Nuril tak meneruskan usaha jualan kecil-kecilannya. Proses pengajuan dan penantian putusan PK yang panjang membuatnya lelah. Setelah melalui proses penyusunan panjang, permohonan PK baru diajukan Januari 2019 atau empat bulan setelah putusan kasasi.
“Dampaknya terutama ke fisik. Dari segi pikiran, psikis, ya banyaklah,” ucap Nuril
Periode panjang itu juga berpengaruh kepada keluarga Nuril. Terlebih, orang tua Nuril sudah sakit-sakitan. Suatu hari, bapaknya terjatuh hingga patah tangan.
“Kepikiran sama itu. Dia (Bapak) lagi di rumah, saya enggak tahu. Dia cerita, ‘Iya, saya lagi mikirin (Nuril)’,” kenang Nuril.
Hanya berselang beberapa pekan setelah mengajukan PK, Nuril kembali dibuat kecewa. Polda Nusa Tenggara Barat menghentikan penyelidikan laporan dugaan pelecehan seksual secara verbal dengan Muslim sebagai terlapor.
Muslim, pelapor Baiq Nuril
Muslim, pelapor Baiq Nuril. Foto: Dok Istimewa
Polisi mengatakan tak menemukan cukup bukti untuk meningkatkan status perkara terkait Muslim ke penyidikan. Menurut Joko, penyidik punya penafsiran berbeda terkait penerapan Pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP. Pasal ini mengatur perbuatan cabul dalam relasi kerja antara pimpinan dengan bawahan.
“Penyidik menafsirkan perbuatan sebagai tindakan, padahal ucapan kan juga perbuatan,” ujar Joko.
Sambil menunggu putusan PK ketika itu, Nuril mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Yang paling berat adalah memberi penjelasan kepada anak-anaknya.
Nuril kemudian berhitung. Ia pernah menjalani masa tahanan di Polres Mataram selama dua bulan tiga hari. Seandainya putusan PK tak sesuai harapan, masih ada sisa empat bulan masa kurungan lagi yang harus ia jalani.
“Hitung-hitung kalau pun ibu di sana (tahanan), anggap ibu sedang umroh, lagi beribadah,” kata Nuril mencoba menenangkan anak-anaknya.
Kendati demikian, ia tetap saja tak siap begitu tahu majelis hakim PK memperkuat vonis di tingkat kasasi.
Lipsus Jalan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan
Jalan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan. Ilustrator: Putri Sarah Arifira/kumparan
Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro memahami kekecewaan publik dalam putusan PK Baiq Nuril. Menurutnya, MA menolak permohonan PK Nuril karena argumentasi adanya kelalaian hakim yang dipersoalkan kuasa hukum Nuril tidak terbukti.
Andi mengingatkan, hakim di tingkat MA tak punya wewenang mengubah fakta yuridis. Kewenangan MA hanya meninjau suatu peristiwa pidana dari sisi penerapan hukum.
“Jadi, menilai yang berkembang dalam persidangan itu apakah sudah benar penegakan hukumnya atau tidak. Memang MA sudah mengecewakan, (tapi) seperti itulah proses hukum,” ucap Andi.
Lipsus, Baiq Nuril
Baiq Nuril. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Menagih Janji Amnesti
Malam di hari Nuril mengetahui kabar putusan PK-nya ditolak, ia bermain dengan putra bungsunya. Si kecil yang duduk di kelas 2 SD itu dengan lugunya lalu berceloteh, “Bu, Pak Jokowi itu kepala sekolahnya, ya? Ih, jangan sekolah lagi. Bilang ya Bu sama kepala sekolahnya itu.”
Jokowi yang dimaksud si bungsu tak lain adalah Presiden Joko Widodo.
Saat menjadi tahanan Polres Mataram, Nuril kesulitan menjelaskan situasi yang ia hadapi pada si bungsu. Ia lalu mengarang cerita tak bisa pulang karena sedang bersekolah. Tapi ia tak pernah menyangka anaknya menganggap Jokowi sebagai kepala sekolah.
Pertanyaan si bungsu mendorong Nuril untuk menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, ia menagih janji Jokowi untuk membebaskannya melalui pemberian amnesti.
“Sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Namanya orang putus asa tidak berpikir terlalu jauh. (Pokoknya) gimana caranya menyampaikan isi hati saya,” ujar Nuril.
Surat terbuka untuk Jokowi itu dibuat Nuril tanpa sepengetahuan tim kuasa hukum. Joko baru tahu belakangan setelah surat itu viral. Sebelumnya, ia sudah menyampaikan ke Nuril bahwa amnesti adalah jalan terakhir.
"Tiba-tiba (surat itu) sudah ada di media. Lalu saya telepon (Nuril untuk tanya), ‘Ini kamu yang nulis?’ ‘Iya.’ katanya,” tutur Joko.
Surat terbuka Baiq Nuril untuk Presiden Jokowi (NOT COVER)
Surat terbuka Baiq Nuril untuk Jokowi. Foto: Dok. Istimewa
Adapun pengajuan PK kedua tidak masuk dalam skenario yang disiapkan. Berdasar kalkulasi tim kuasa hukum, besar kemungkinan hasilnya akan sama dengan putusan saat ini. Ditambah lagi, prosesnya yang panjang justru akan menambah beban Nuril.
Kesempatan Nuril menagih janji amnesti tiba di hari Senin (8/7). Atas bantuan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka, ia diundang bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
“Kemarin saya bicara sama Mbak Rieke. Saya bilang, biar lengkap kita diskusikan kasus ini di sini (kantor Kemenkumham),” kata Yasonna kepada kumparan. Ia memasukkan penuntasan kasus Nuril dalam daftar prioritasnya.
“Saya juga sudah menyampaikan secara lisan kepada Pak Mensegneg supaya Jaksa Agung jangan dulu mengeksekusi (Nuril) karena ada keinginan Presiden untuk melihat kasus ini secara mendalam dari aspek keadilannya,” kata Yasonna.
Menurut Yasonna, amnesti satu-satunya opsi bagi Nuril. Presiden tak bisa memberikan grasi karena grasi cuma bisa diberikan dalam kasus yang diputus hukuman pidana minimal dua tahun kurungan.
Secara garis besar, grasi dan amnesti sama-sama memiliki arti “ampunan yang diberikan kepala negara”. Bedanya, grasi mensyaratkan permohonan dan pengakuan bersalah dari narapidana, sedangkan amnesti bisa diberikan tanpa didahului permohonan dari narapidana.
Untuk memberikan amnesti, Presiden harus lebih dulu meminta pertimbangan DPR. Sementara untuk memberikan grasi, Presiden harus meminta pertimbangan MA.
Video
Beberapa jam setelah menerima Nuril, Yasonna mengumpulkan para ahli hukum dalam sebuah focus group discussion (FGD) di kantornya. Ia butuh masukan untuk membangun argumentasi amnesti bagi Nuril. Menurutnya, amnesti yang termasuk hak prerogatif presiden itu selama ini digunakan bagi narapidana yang terkait kasus politik. Jadi, Yasonna tak mau salah langkah memberi advis ke Jokowi.
FGD yang berlangsung di lantai lima gedung Kemenkumham itu berlangsung dua setengah jam. Para pakar yang diundang berasal dari kalangan ahli hukum pidana dan hukum tata negara. Di awal forum, masing-masing pakar bergantian menyampaikan pandangan hukum terkait opsi amnesti untuk Baiq Nuril.
Mayoritas ahli sepakat amnesti bisa jadi jalan keluar. Satu-satunya yang berbeda pendapat adalah Gayus Lumbuun. Mantan Hakim Agung itu merekomendasikan agar Nuril mengajukan PK kedua. Menurutnya, mengacu pada UU Darurat Nomor 11 tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, amnesti hanya bisa diberikan pada narapidana terkait kasus politik.
“Presiden lebih tepat mengingatkan MA untuk bisa memberikan kesempatan Peninjauan Kembali kedua sesuai Putusan MK yang telah memutuskan. Demi keadilan, PK boleh dilakukan dua kali,” Gayus menjelaskan pandangannya kepada kumparan.
Lipsus, Baiq Nuril
Baiq Nuril (kanan) saat di Kantor Kemenkumham, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Sementara ahli hukum tata negara yang hadir dalam FGD di Kemenkumham itu seperti Bivitri Susanti dan Feri Amsar, menyanggah pendapat Gayus Lumbuun. Mereka berargumen UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dilatari pemberontakan di Yogyakarta.
“Undang-Undang itu tidak bisa diberlakukan lagi. Sudah dihilangkan dengan sendirinya karena Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 berlaku,” kata Feri.
Ia merujuk amandemen pertama Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang diputus Sidang Umum MPR pada Oktober 1999. Aturan itu menjelaskan bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden tanpa memberi batasan jenis tindak pidananya.
Pendapat itu, menurut Feri, juga didukung pakar hukum pidana Anugrah Rizki yang hadir pula dalam FGD. Selebihnya, tak ada adu argumentasi berarti. Berkaca dari hasil FGD, Joko optimistis jalan amnesti Nuril semakin jelas.
Nuril sendiri hanya ingin masalah hukum yang membelitnya segera berlalu. Ia sudah punya sederet rencana bila mendapat amnesti. Salah satunya membayar utang waktu untuk anak-anaknya. “Pengin berlibur, terutama sama anak-anak,” ujarnya.
Rencana terdekat Nuril adalah menghadiri upacara hari kemerdekaan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, 17 Agustus mendatang. Sebab, anak sulung Nuril yang duduk di bangku SMA lolos seleksi menjadi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka).
“Dia minta saya datang. Saya mau sekali hadir,” kata Baiq Nuril penuh harap.
_________________
Akhir November 2018, di tengah kesibukan mempersiapkan PK dan melaporkan balik Muslim ke Polda NTB, Nuril sempat menyambangi kantor kumparan untuk berbincang panjang lebar seputar kasusnya. Berikut kami putar ulang wawancara eksklusif bersama Baiq Nuril.
Video
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan