Jampidsus Laporkan Kinerja Satgas PKH, Menhan: Jangan Ada yang Merasa Terusik

Penandatanganan Berita Acara Penguasaan Kembali Perkebunan Kelapa Sawit oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Berita Acara Penyerahan Lahan Sawit ke PT Agrinas Palma Nusantara di Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah, selaku ketua pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memberikan laporan dua bulan kerja di gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3).

Dalam laporannya, Febrie menuturkan bahwa Satgas PKH telah menguasai sejumlah 1.001.674,14 hektare lahan sawit ilegal dari target 1.177.194,34 hektare.

“Ini kita kuasai tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan terdiri dari 369 perusahaan,” ujar Febrie.

Penandatanganan Berita Acara Penguasaan Kembali Perkebunan Kelapa Sawit oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Berita Acara Penyerahan Lahan Sawit ke PT Agrinas Palma Nusantara di Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Ia pun melaporkan bahwa sejumlah lahan sawit yang sudah dikuasai telah diserahkan kepada BUMN PT Agrinas Palma Nusantara.

“Dari data luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH pada tanggal 10 Maret 2025 telah melakukan penyerahan tahap 1 atas luasan lahan kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero seluas 221.868,421 hektare yang sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group,” ujar dia.

“Alhamdulillah, pada hari ini Satgas PKH kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektare yang terdiri dari 109 perusahaan,” sambungnya.

Penandatanganan Berita Acara Penguasaan Kembali Perkebunan Kelapa Sawit oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Berita Acara Penyerahan Lahan Sawit ke PT Agrinas Palma Nusantara di Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Hari ini, Satgas PKH menandatangani Berita Acara Penyerahan kepada PT Agrinas Palma. Diteken oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Dirut PT Agrinas Palma Agus Sutomo, serta Kabareskrim Komjen Wahyu Widada dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari sebagai saksi.

Usai acara penandatanganan ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH meminta jangan ada yang terusik dengan kinerja mereka.

Ia memastikan, para pekerja di lahan sawit yang terdampak akan tetap mendapatkan haknya.

“Mudah-mudahan informasi yang saya berikan pada pagi hari ini bisa mencerahkan masyarakat, jangan ada yang merasa terusik, kita akan bekerja secara terukur, dan para pekerja jangan khawatir hak-haknya akan tetap menjadi hak yang selayaknya mereka peroleh terutama dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri,” ujar Sjafrie.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditemui di Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

“Tetapi bagi para pengusaha kita juga akan terukur menentukan kewajiban-kewajiban apa yang perlu diselesaikan. Jadi kita akan bekerja check and balance dalam hal ini. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sjafrie menjelaskan tentang alasan Satgas PKH membentuk PT Agrinas Palma sebagai pengelola lahan sawit yang telah dikuasai kembali.

“Jadi pembentukan Agrinas Palma ini adalah satu simpul korporasi yang dibentuk oleh negara untuk mengoptimalkan produksi sawit kita ini. Tentunya Agrinas Palma harus siap dengan leadership, dengan siap dengan manajemen sehingga produksinya tidak boleh menurun bahkan harus meningkat,” ucapnya.

“Sebab tujuan kita adalah meningkatkan produksi ini untuk memperbesar manfaatnya bagi keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Jadi ini yang menjadi highlight kita. Dan Agrinas Palma akan bekerja sama dengan PTPN, akan bekerja sama sehingga kita tidak boleh bekerja secara sembrono tapi terukur dan produktif,” sambungnya.

Penandatanganan Berita Acara Penguasaan Kembali Perkebunan Kelapa Sawit oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Berita Acara Penyerahan Lahan Sawit ke PT Agrinas Palma Nusantara di Kejagung, Jakarta pada Rabu (26/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Satgas PKH dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 pada 21 Januari 2025 lalu. Berikut susunan lengkap Pengarah dan Pelaksana satgas penertiban kawasan hutan:

Pengarah

Pelaksana

Anggota