Jawab PKS, Gerindra Sebut Tetap Kritis ke Jokowi Walau Prabowo-Sandi Menteri

26 Desember 2020 13:26 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pasangan calon presiden Prabowo-Sandi bersama Pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin saat acara Deklarasi Pemilu Damai, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pasangan calon presiden Prabowo-Sandi bersama Pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin saat acara Deklarasi Pemilu Damai, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut langkah Presiden Jokowi yang mengajak Prabowo-Sandi bergabung dalam kabinet berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Hal itu karena membuat kekuatan oposisi yang semakin melemah sehingga tidak bisa mengakomodir suara-suara masyarakat jika ada yang tak sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wasekjen Gerindra Kawendra Lukistian menyampaikan, di Indonesia, oposisi itu hanya istilah bagi yang di luar pemerintah, tidak di lembagakan.
"Jadi seharusnya partai apapun sekalipun dia bagian dari pemerintah saat di parlemen tetap bisa kritis dan memberikan kritik yang konstruktif," kata Kawendra, Sabtu (26/12).
Termasuk jika aspirasi tersebut mengkritisi kebijakan yang sudah pemerintahan Jokowi putuskan. Sejauh ini, dia menekankan, bahwa para kader partainya akan memberikan usulan yang konstruktif demi kemajuan bersama.
Kawendra yang juga merupakan jubir Sandiaga Uno ini pun memastikan mereka tahu menempatkan diri. Baik di eksekutif dan parlemen.
ADVERTISEMENT
Jika di parlemen ada kebijakan pemerintah yang perlu dikritik maka akan mereka suarakan. Semuanya demi kepentingan bersama.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) tiba di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
"Tidak seperti di luar ketika kita berbicara ada oposisi dan koalisi. Tapi kan di kita, teman-teman di parlemen berhak menyuarakan apa yang ingin disuarakannya," ujarnya.
"Artinya di Gerindra sangat dimungkinkan sekali untuk memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap pemerintah sekalipun kita bagian dari pemerintah," tambahnya.
Dia kemudian mencontohkan seperti kasus Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab. Bahkan, para elite Gerindra seperti Fadli Zon hingga Habiburokhman menjadi penjamin dari yang bersangkutan ketika ditahan pihak kepolisian.
"Sekarang coba kemarin Habib Rizieq Syihab kemarin kita bagian pemerintah. Tapi ternyata yang jadi penjamin yang menunggui jenazah keluar adalah kader-kader kita. Ada Bang Fadli Zon, Romo Syafi'i," katanya.
ADVERTISEMENT