Jepang Batalkan Program 4 Kota Jadi Kampung Halaman Afrika Usai Diprotes Warga
·waktu baca 2 menit
PerbesarJapan International Cooperation Agency (JICA) memutuskan membatalkan program "JICA Africa Hometown" yang kontroversial dan ditentang oleh masyarakat setempat.
Dikutip dari Yomiuri Shimbun, Kamis (25/9), sejumlah sumber mengatakan JICA akan segera mengumumkan pembatalan program ini secara resmi.
Program ini awalnya ditujukan untuk memperkuat pertukaran masyarakat antara 4 kota Jepang dengan negara-negara mitra di Afrika. Pada 21 Agustus lalu, JICA telah mensertifikasi kota Kisarazu di Prefektur Chiba, Nagai di Prefektur Yamagata, Sanjo di Prefektur Niigata, dan Imabari di Prefektur Ehima sebagai kota tuan rumah proyek itu.
Skema proyek yang seharusnya mempromosikan pertukaran internasional lewat observasi dan pelatihan ini tidak dimaksudkan untuk mendorong menerima imigran dari Afrika atau mengeluarkan visa spesial.
Namun, keempat kota itu melaporkan mendapat banyak komplain. Mereka pun meminta agar nama proyek itu diubah atau peninjauan menyeluruh terhadap cakupan program.
Awal Mula Program "Kampung Halaman Afrika" Ditentang Warga Setempat
JICA sebelumnya menetapkan keempat kota itu sebagai "kampung halaman Afrika" untuk 4 negara mitra: Mozambik, Nigeria, Ghana, dan Tanzania. Namun, rencana ini menuai reaksi keras dari masyarakat setempat yang bingung dan marah.
Sejumlah pihak mengaitkannya dengan artikel yang dipublikasikan Tanzania Times dengan tajuk "Jepang mendedikasikan Kota Nagai untuk Tanzania".
Laporan surat kabar Asahi Shimbun menjelaskan, kata "mendedikasikan" itu diterjemahkan di media sosial menjadi kata "sasageru" dalam bahasa Jepang, yang bisa diartikan bahwa Kota Nagai "dikorbankan" untuk Tanzania.
Tak cuma media Tanzania, pemerintah Nigeria juga tampaknya salah memahami detail program itu. Nigeria mendeskripsikan Kota Kisarazu terbuka bagi warga Nigeria yang ingin tinggal dan bekerja di sana, dan menyatakan pemerintah Jepang akan membuat kategori visa khusus untuk tenaga terampil dari Nigeria.
Kemlu Jepang telah meminta pemerintah Nigeria untuk mengeluarkan koreksi. JICA juga mengatakan sejumlah media menerbitkan artikel yang berisi ketidakakuratan dan informasi yang berpotensi menyesatkan.
"JICA saat ini mendesak media lokal terkait dan pemerintah Afrika untuk memperbaiki ketidakakuratan yang ada dalam liputan mereka," kata JICA dalam pernyataan resminya saat itu.