Jika Tanpa Aksi Nyata, Lama-lama Amarah Jokowi ke Menteri Dianggap Tak Kredibel

Pakai Face Shield, Presiden Jokowi tinjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi. Foto: Muchlis Jr - Biro Setpres

Presiden Jokowi sudah dua kali menyentil kinerja para menterinya yang dinilai masih kurang maksimal di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, Jokowi sempat mengancam akan melakukan reshuffle jika kinerja para menterinya masih tak kunjung membaik.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi, ancaman yang dilontarkan oleh Jokowi itu bisa saja kehilangan kredibilitasnya jika tidak disertai dengan aksi nyata. Apalagi, jika kemarahan itu ditunjukkan secara terus menerus.

"Sekarang bola ada di tangan Pak jokowi, jadi kalau Pak Jokowi masih mau keluar kemarahannya, yang dipersepsikan media Pak Jokowi itu marah, itu nanti lama-lama marahnya tidak punya kredibilitas kalau tidak diikuti kerja nyata," kata Burhanuddin dalam webinar mengenai reshuffle kabinet yang digelar oleh Jenggala Center, Rabu (5/8).

Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalteng. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

"Ada kata-kata akan ambil tindakan keras. Reshuffle kabinet itu bukan tindakan keras, itu biasa saja. Yang biasa saja belum dilakukan, sudah diikuti kemarahan lain," imbuhnya.

Menurut Burhanuddin, bisa jadi, lama-lama masyarakat justru akan bertanya-tanya dan menduga jika kemarahan Jokowi tersebut hanya sebatas gimmick belaka. Sebab, belum sempat publik melihat hasil kemarahan yang pertama, sudah ada kemarahan-kemarahan berikutnya yang ditunjukkan.

"Kita belum tahu tapi sudah diikuti dengan kemarahan lainnya. Ini yang bahaya buat Pak Jokowi, marahnya harus lebih kredibel dan diikuti tindakan nyata, bukan untuk memuaskan publik tapi untuk kepentingan jokowi sendiri, memulihkan kredibilitas," tegasnya.

Burhanuddin menilai, saat ini adalah waktu yang tepat jika ingin melakukan perombakan di jajaran kabinet. Namun, ia mengingatkan, jangan sampai menteri baru yang dipilih hanya sebatas tambal-sulam dan tidak memberikan perubahan yang lebih baik.

"Butuh menteri baru yang good learner, yang sama sekali tidak perlu dikasih pembelajaran, karena jadi menteri bukan media pembelajaran," ucap Burhanuddin.

Ia mengingatkan, jika sampai salah menunjuk nama baru, ada beberapa kerugian yang akan dialami oleh Jokowi. Pertama, menteri tersebut tidak akan bisa membantu on track mewujudkan misi Jokowi, menteri tersebut akan menjadi beban, dan terakhir, nantinya publik bisa menyalahkan Jokowi jika salah lagi dalam memilih menteri.

"Ini tricky kalau reshuffle belum tentu jadi hasilnya yang lebih baik, tapi kalau reshuffle minimal masyarakat memberikan respect. Kalau hasilnya baik atau enggak, minimal 65 persen (masyarakat yang setuju reshuffle) itu sudah memberikan apresiasi," pungkasnya.

****

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona