JK: Belum 10 Tahun Demokrasi Sudah Bermasalah, Ada Dinasti Politik dan Nepotisme
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarWakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan permasalahan demokrasi kini semakin banyak.
Menurutnya, masalah demokrasi seperti dinasti politik hingga nepotisme mulai muncul jelang tahun kesepuluh pemerintahan Presiden Jokowi.
"Demokrasi bisa berakibat positif dan negatif. Tergantung siapa yang pakai. Sekarang juga begitu. Lebih cepatnya terjadi. Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini," kata JK pada acara Habibie Democracy Forum di Hotel Le Merieden, Jakarta, Rabu (15/11).
"Dengan segala macam masalah. Bicara tentang dinasti [politik] lah, bicara tentang nepotisme. Lebih cepat dari pemerintah-pemerintah sebelumnya," lanjutnya.
JK kemudian mencontohkan bagaimana demokrasi dijalankan di era pemerintahan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Di era Sukarno, Indonesia berhasil mengadakan Pemilu perdana tahun 1955 yang menurut JK adalah pemilu paling adil dalam sejarah Indonesia.
"Aman, tak ada apa-apa. Tapi karena begitu demokratisnya tidak bisa mencapai kesepakatan. Maka Bung Karno mengeluarkan dekrit, membubarkan DPR. Setelah itu kita tahu semua tahun 1966 beliau jatuh tapi kekuasaan berpindah," jelasnya.
Sementara di era kepemimpinan Soeharto, jumlah parpol yang ikut pemilu di tahun 1966 cukup banyak. Namun, Soeharto merasa jumlah parpol yang banyak itu tidak efisien.
"Demokrasi dibungkus Pancasila. Tidak jauh bedanya dengan demokrasi terpimpin, otoriter. Menangkap musuh-musuh politiknya," tuturnya.
Namun, pemerintahan Soeharto bisa bertahan karena masyarakat merasa ada perubahan dan pertumbuhan ekonomi.
"Rakyat tak keberatan demokrasi bagaimana bentuknya asal kesejahteraan bertumbuh. Tapi bukan hanya untuk demokrasi, tapi demokrasi itu apa hasilnya," ujarnya.
Yang membedakan, lanjut JK, adalah baik Sukarno dan Soeharto tidak berpikir untuk membentuk dinasti politik.
"Bung Karno tak berpikir dinasti. Pak Harto juga tidak. Walaupun Tutut [putri Soeharto] Mensos beberapa bulan. Tapi enggak berarti hanya menteri aja, enggak mau tampuk kekuasaan," pungkasnya.