JK: Kurikulum Merdeka Tak Cocok Diterapkan di RI, Kita Harus Perbaiki Sistem Ini

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) saat ditemui wartawan usai menerima penghargaan dari MUI, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, lagi-lagi mengkritik Nadiem Makarim. JK menyinggung kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan Mendikbudristek pilihan Presiden Jokowi itu. JK dengan tegas mengatakan sistem Merdeka Belajar tidak cocok diterapkan di Indonesia.

"Ini semua sistem, saya bicara bahwa kurikulum Merdeka itu ndak cocok secara nasional," kata JK dalam acara launching dan bedah buku karya politikus Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendy, berjudul "Menegakkan Amanat Konstitusi Pendidikan" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

"Bisa (Merdeka Belajar) dilaksanakan (tapi) terbatas satu sekolah, dua sekolah," tambah dia.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim (kanan) dalam acara Merdeka Belajar episode ke-23. Foto: Kemendikbudristek

JK menjelaskan, berbagai persoalan kurikulum Merdeka Belajar. Ia menyebut, sudah banyak komplain yang diadukan orang tua murid mengenai sistem ini.

"Teman saya, anaknya Pak Qurais Shihab, yang punya Cikal yang dipakai kurikulum Merdeka itu terus minta ketemu saya, minta klarifikasi, mengklompain. Kenapa saya bilang kurikulum Merdeka itu ndak cocok secara nasional? Makanya saya sederhana saja," ucap JK.

JK menyinggung biaya pendidikan yang mahal hingga jumlah guru yang tidak seimbang dengan murid terutama di daerah pelosok, terkait kurikulum Merdeka Belajar.

"Bayar berapa itu anak untuk masuk (sekolah-kuliah)? Bayar Rp 100 juta, setiap bulan bayar Rp 10 juta, jadi (Merdeka Belajar) memang bisa dipakai. Nah, muridnya cuma 20, sekelas gurunya 2, bisa (pakai kurikulum) Merdeka," ucap JK.

"Tapi di daerah-daerah yang muridnya 40 orang satu kelas gurunya 1 gajinya Rp 5 juta. Bagaimana bisa kasih (kurikulum) Merdeka?" tanya JK yang pernah menjabat Menko Kesra dan membawahi pendidikan ini.

JK kemudian membandingkan sistem pendidikan di negara maju seperti Finlandia dan juga negara China. Ia menilai sistem pendidikan Indonesia perlu diperbaiki agar menghasilkan generasi yang cerdas dan kuat.

"Finlandia satu kelas cuma 16, dia boleh hari ini main kimia ada lab-nya, hari ini fisika ada lab-nya, mau musik ada band-nya, mau olahraga ada taman-nya karena penduduknya, income per kapita-nya 70.000 dolar per tahun, kita cuma 4.500 bagaimana mau dimerdekakan?" tanya JK.

"Itu kesalahan pokok yang terjadi dalam sistem, China disiplin, India apalagi, ujian nasionalnya seperti mau kiamat kalau tidak dilaksanakan sehingga anak belajar. Jadi mari kita perbaiki sistem yang lebih cocok untuk negara seperti kita," ucap JK.

Kritik Kedua JK pada Nadiem

Momen saat Presiden Jokowi bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 Foto: Youtube/KEMENDIKBUD RI

Ini adalah kali kedua JK mengkritik Nadiem. Kritik tajamnya pada Nadiem diungkapkan pertama kali saat berpidato di acara "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

JK dalam pidatonya mengatakan... "Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor."

Mendikbudristek Nadiem Makarim (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

JK mengungkapkan bahwa Kemendikbudristek saat ini cakupannya tak hanya pendidikan. Ia menilai bahwa Kementerian tersebut tidak akan maju apabila menterinya jarang “ngantor”.

JK mengaku beberapa kali meminta bertemu dengan Nadiem untuk membahas hal tersebut. Tapi, hal tersebut belum juga terlaksana.

Selain itu, JK juga mengatakan, agar ke depan posisi menteri tersebut bisa diisi oleh orang-orang yang benar kompeten pada pemerintahan berikutnya.