JK soal Jokowi Cawe-cawe di Pilpres demi Negara: Bagus, Pasti Tahu Batas

Presiden Joko WIdodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Presiden Jokowi menyebut cawe-cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan negara dibolehkan. Mantan pendamping Jokowi atau Wapres di 2014-2019, Jusuf Kalla, menilai tak ada masalah.

"Kalau penjelasan dari presiden itu cawe-cawe untuk menjaga demokrasi menjalankan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sangat bagus. Jadi kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik," kata JK di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (30/5).

"Kalau ingin apa yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik agar Pemilu jujur dan adil tentu kita dukung," imbuhnya.

Menurut JK, Jokowi mengerti betul apa maksud cawe-cawe di Pilpres 2024 itu. Ia yakin Jokowi tak akan kebablasan.

"Tentu masing-masing tahu batasannya apa. Untuk pelaksanaan demokrasi yang baik dan pemilu jurdil," tutup JK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media hari ini, Senin (29/5) di Istana Kepresidenan. Salah satu yang dibahas soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Usai pertemuan, Wapemred Kompas Yogi Nugraha mengatakan Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe. Namun katanya, terkait kepentingan negara.

Terkait cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, memberikan penjelasan lengkap.

Berikut kata Istana:

1. Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

2. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

3. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dll

4. Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

5. Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online.

Terkait pilihan rakyat: