JK soal Luhut Minta Prabowo Tak Ajak Orang Toxic: Pelanggar UU Lebih Toxic

Jusuf Kalla saat dijumpai di rumahnya di Brawijaya, Jaksel, Rabu (7/2/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mengaku tak paham dengan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Luhut meminta agar Prabowo tak membawa orang toxic ke dalam kabinet pemerintahan.

"Pertama saya tidak mengerti toxic, yang saya pahami, siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang, Undang-Undang Dasar Pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih jelas," kata JK usai menghadiri acara halalbihalal MUI 1445 H di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/5).

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu menegaskan, pelanggar undang-undang lebih toxic dibandingkan dengan yang lain.

"Siapa yang melanggar undang-undang dasar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat tidak boleh, lebih tidak boleh dibandingkan toxic," ujar dia.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) mendengarkan sambutan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) saat hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (28/9/2023). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Sebelumnya Luhut mengatakan, pemerintah Jokowi-Ma'ruf sedang melakukan transformasi digital dan akan segera meluncurkan government technology (Govtech) alias super apps pemerintah yang akan mengintegrasikan seluruh sistem data.

Integrasi ini, kata Luhut, akan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pemerintahan. Bahkan, bisa berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada Prabowo-Gibran yang akan meneruskan Jokowi-Ma'ruf agar tidak membawa orang toxic dalam pemerintahan mereka.

"Kepada Presiden terpilih juga, saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita," tegasnya saat Jakarta Futures Forum, Jumat (3/5).

Luhut menilai, Prabowo akan melanjutkan transformasi ini dengan lebih baik. Dengan transparansi yang lebih baik diharapkan bisa menurunkan kasus korupsi di pemerintahan.