Joe Biden & Xi Jinping Absen, Bagaimana KTT ASEAN di Jakarta Berjalan?
7 September 2023 18:58 WIB
·
waktu baca 6 menit![Presiden AS Joe Biden (kanan) dan Presiden China Xi Jinping (kiri) berjabat tangan saat mereka bertemu di sela-sela KTT G20 di Nusa Dua di pulau wisata Bali, Indonesia, pada Senin (14/11/2022). Foto: Saul Loeb/AFP](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01ghtsrpm57y3bh5jspxann05y.jpg)
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Hampir seluruh pemimpin ASEAN dan mitranya menghadiri rangkaian KTT ke-43 ASEAN yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/9) hingga Kamis (7/9) pekan ini.
ADVERTISEMENT
Pemimpin Amerika Serikat, China, dan sejumlah negara mitra ASEAN lainnya turut diundang menghadiri rangkaian forum itu — seperti di KTT ke-26 ASEAN Plus Three dan 18th East Asia Summit (EAS).
Namun, dua kepala negara yang sedang memperebutkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, memutuskan absen di EAS dan KTT ASEAN di Jakarta.
Biden yang sebelumnya pernah hadir secara langsung di KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu, kali ini hanya menyelipkan Vietnam dan India dalam agenda perjalanannya ke kawasan Asia — di pekan yang sama dengan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN.
Alhasil, Biden mengutus Wakil Presiden Kamala Harris yang tiba di Jakarta pada Rabu (6/9) untuk mewakilinya di KTT ASEAN-AS dan EAS. Ini adalah lawatan ketiga Harris ke Asia Tenggara sejak menjadi sosok dengan jabatan tertinggi kedua di Gedung Putih pada 2021.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, Partai Komunis China pun mengutus Perdana Menteri Li Qiang untuk mewakili Xi dalam pertemuan KTT ASEAN-RRT, ASEAN Plus Three, dan EAS.
Tidak ada penjelasan resmi di balik keputusan tersebut, tetapi beredar kabar bahwa kemungkinan hal itu berkaitan dengan Peta Edisi 2023 China yang menuai kekhawatiran besar dari negara ASEAN.
Lantas, bagaimana KTT ke-43 ASEAN di Jakarta berlangsung tanpa kehadiran Joe Biden dan Xi Jinping?
Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Evi Fitriani, berpendapat hadir atau tidaknya Biden beserta Xi di Jakarta sebetulnya tidak membawa dampak signifikan ke Indonesia sebagai penyelenggara KTT maupun bagi ASEAN itu sendiri.
Hal itu, kata Evi, bila dilihat dari secara substansi. Namun, mungkin dari sisi penyelenggaraan acara maka ketidakhadiran Biden dan Xi di Jakarta dianggap sebagai kekurangan.
"Dari sisi penyelenggaraan acara, mungkin dianggap sebagai suatu kekurangan ya, karena pemimpin tertinggi dari negara yang dianggap paling kuat di dunia tidak hadir," kata Evi saat dihubungi kumparan, pada Kamis (7/9).
ADVERTISEMENT
"Jadi dari sisi penyelenggaraan acara mungkin dianggap kurang high-profile, kurang greget. Tapi dari sisi substansinya — apa yang didapat ASEAN dan Indonesia dari ada atau tidak ada Biden itu sama saja deh," imbuhnya.
Masih dari sisi substansi, menurut Evi, hal itu juga berlaku kepada China yang mengutus PM Li Qiang.
KTT seperti 'Resepsi'
Bila dilihat dari kacamata hubungan internasional, Evi menegaskan bahwa yang terpenting dari pelaksanaan suatu forum multilateral adalah substansi dan hasil konkret pertemuan itu sendiri, bukan kehadiran seorang pemimpin asal negara tertentu.
Sebab, ketidakhadiran Biden dan Xi di KTT ASEAN bukan berarti kerja sama dan komitmen antara masing-masing pihak juga tidak berjalan.
"Kalau masalah ini kan lebih ke arah cara — ya kalau menikah ini tuh resepsinya, tapi segala aturan, perjanjian kerja sama, itu sudah dibahas semuanya pada level yang lebih rendah, pada level Senior Officials Meeting (SOM) atau pada level menteri," jelas Evi.
Selain itu, menurut Evi terdapat beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi absennya Biden dan Xi di Jakarta. Khususnya Biden — yang sudah berusia 80 tahun, durasi terbang jauh selama puluhan jam dan kondisi kesehatannya juga menjadi alasan kuat untuk absen.
ADVERTISEMENT
Ada pula pertimbangan soal prioritas kebijakan luar negeri Gedung Putih saat ini yang berfokus kepada Vietnam dalam menyeimbangi pengaruh China di Asia Tenggara.
Fakta bahwa Biden dan Xi telah mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, serta masih ada serangkaian agenda forum internasional dalam waktu dekat seperti G20 — bisa saja menggeser urgensi kedua pemimpin menghadiri KTT ASEAN secara langsung di Jakarta.
Lalu, apa benar absennya Xi dan Biden tak mempengaruhi komitmen dan berjalannya kerja sama dengan ASEAN?
kumparan menelusuri pernyataan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terkait hasil pertemuan hari pertama pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di JCC Senayan, pada Rabu (6/9).
Ternyata, ASEAN bersama AS dan China — tanpa kehadiran Xi dan Biden, berhasil mengadopsi dokumen-dokumen penting yang menjadi landasan peningkatan kerja sama kedua pihak di masa depan.
ADVERTISEMENT
Retno menyebutkan dalam pertemuan ASEAN-AS pemimpin ASEAN dan Harris memiliki pandangan sama untuk mendukung sentralitas ASEAN demi menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik.
Kedua pihak turut sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi digital, ketahanan rantai pasok, ketahanan pangan dan energi, infrastruktur, dan lainnya.
Retno mengatakan, dalam KTT ASEAN-AS diadopsi satu dokumen, yakni ASEAN-United States Leaders Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dokumen ini berisi komitmen AS untuk bekerja sama demi mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dalam menyikapi rivalitas di kawasan.
"Dan kalau teman-teman melihat banyak sekali dokumen yang dihasilkan untuk mendukung AOIP, ini hanya untuk menekankan kembali bahwa ASEAN berhasil untuk merangkul semua," kata Retno kepada wartawan di JCC Senayan.
ADVERTISEMENT
Selain itu, dikatakan bahwa KTT ASEAN-AS mencatat satu dokumen lain, yakni Concept Note on ASEAN-US Centre/Center for ASEAN-U.S. Engagement. Ini adalah rencana untuk secara perdana membuka ASEAN Center di Washington, dengan tujuan mengedepankan people to people exchange.
Adapun bila dilihat dari jumlah dokumen yang diadopsi, maka ASEAN tampak lebih memperluas kerja sama dengan China. Para pemimpin ASEAN, menurut Retno, mengungkapkan bahwa kerja sama dengan China sejauh ini sangat kuat terlepas dari besarnya potensi yang ada.
"Para Pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui upgrade ASEAN-China FTA (ACFTA) 3.0 — kenapa 3.0? Karena mencakup kerja sama baru, misalnya di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan rantai pasok," jelas Retno.
ADVERTISEMENT
KTT ASEAN-China dilaporkan menghasilkan beberapa kesepakatan kerja sama di berbagai sektor yang tertuang dalam enam dokumen. Terdapat dua dokumen yang diadopsi, yaitu:
1. ASEAN-China Joint Statement on Mutually Beneficial Cooperation on AOIP
Setelah menjalani proses yang bertahap dan sangat tidak mudah, kata Retno, seluruh stakeholders berhasil mencapai kata mufakat dalam hal implementasi AOIP di kawasan Indo-Pasifik.
Menurut Retno, dokumen ini berisi kesepakatan untuk mendorong kerja sama konkret implementasi AOIP — antara lain di bidang maritim, transisi energi, infrastruktur, smart cities, e-commerce, dan UMKM.
2. ASEAN-China Joint Statement on Deepening Agricultural Cooperation
Dokumen ini adalah upaya untuk membangun ketahanan pangan melalui kesepakatan kerja di bidang pertanian. Selain mengadopsi dua dokumen, KTT ASEAN-China juga mencatat empat dokumen lain, yakni:
ADVERTISEMENT
1. ASEAN-China Action Plan on Green Agricultural Development
2. ASEAN-China Joint Initiative on Enhancing Cooperation on e-Commerce
3. Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct in the South China Sea
4. Joint Initiative on Advancing the China-ASEAN Science, Technology and Innovation Enhancing Program
Adapun pelaksanaan KTT ASEAN ini adalah yang kedua kalinya digelar di Indonesia pada 2023. Sebelumnya, KTT ke-42 yang dihadiri oleh para leaders ASEAN digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Mei 2023.
KTT di Jakarta mengakhiri keketuaan Indonesia di ASEAN selama satu tahun, yang diperoleh dari Kamboja pada 2022 lalu. Estafet Ketua ASEAN berikutnya telah diberikan secara resmi oleh Jokowi kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, pada Kamis (7/9).
ADVERTISEMENT