Jokowi Bicara Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali, Ingatkan soal Netralitas

Presiden Jokowi saat mengunjungi SMKN 3 Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Presiden Jokowi mengomentari pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar. Kemarin, Jokowi memang berkunjung ke Gianyar untuk rangkaian kunjungan kerja.

Pencopotan baliho itu dikritik oleh DPD PDIP Bali. Terkait itu, Jokowi menegaskan pemerintah daerah dari tingkatan provinsi, kabupaten, kota bahkan pemerintah pusat harus netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau pembangunan jalan tol di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11).

Ia menyebut, pemindahan atau pencopotan atribut partai seharusnya meminta izin dulu kepada pengurus partai di daerah. Supaya tidak ada miskomunikasi.

"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kalau kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ujarnya.

Pol PP mencopot baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan Jokowi ke Gianyar, Selasa (31/10). Foto: Dok. Istimewa

Jokowi menekankan pentingnya komunikasi supaya tidak ada kesalahpahaman.

"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," tuturnya.

Meski demikian, jika ada atribut partai yang memang melanggar aturan, Jokowi menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

"Ya, itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku sedih dengan pencopotan baliho itu.

"Saya sangat sedih dengan situasi itu. Setahu saya Pak Jokowi itu dulu di Gianyar hampir 96 persen (perolehan suara pilpres). Apakah ini, saya enggak ngerti lah," kata Jaya Negara.

Sementara Satpol PP Bali menyebut, pencopotan baliho itu berdasarkan perintah Pj Gubernur Bali. Mereka membantah pencopotan ada muatan politis, melainkan untuk membangun suasana netral agar tidak terkesan memihak salah satu capres.