Jokowi Bicara Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Buat Soeharto-Gus Dur
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden ke-7 Jokowi bicara terkait rencana pemerintah yang akan memberikan gelar pahlawan pada 10 November. Sejauh ini, ada 24 nama prioritas di antaranya Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Jokowi menilai, setiap pemimpin baik itu Soeharto maupun Gus Dur, memiliki peran dan jasa terhadap negara.
“Setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto dan Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai,” ujar Jokowi di rumahnya di Solo, Kamis (6/11).
Jokowi menuturkan, setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan ada kekurangan.
Ia meyakini, Dewan Gelar Tanda Kehormatan (GTK) sudah mempertimbangkan berbagai macam hal sebelum memberikan gelar pahlawan nasional.
“Kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangan. Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar,” ucap dia.
Ada Pro-Kontra Biasa
Eks Wali Kota Solo ini mengatakan, sebagai rakyat dirinya menghormati jasa yang sudah diberikan Soeharto dan Gus Dur. Ia pun memaklumi jika ada pro dan kontra dalam rencana pemberian gelar pahlawan nasional.
“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini,” kata Jokowi,
“Ya biasa dalam negara demokrasi ada pro-kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya kira biasa yang jelas ini ada tim ada timnya para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargai,” pungkasnya.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
“Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan,” kata Fadli kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).
Nama Soeharto masuk dalam daftar 40 tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan itu menuai kritik karena Soeharto dinilai bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran HAM berat saat runtuhnya rezim Orde Baru.
Namun Fadli menegaskan tuduhan terhadap Soeharto tidak pernah terbukti. “Enggak pernah ada buktinya kan, enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu (genosida),” tutur politisi Gerindra tersebut.