Jokowi Dinilai Pertimbangkan 4 Hal Ini Sebelum Reshuffle Kabinet

Presiden Joko Widodo meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (5/3/2023). Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden

Isu reshuffle kembali bergulir jelang Rabu, 8 Maret yang dalam kalender jawa adalah Pon --tanggal kebiasaan Jokowi merombak kabinet. Belum pasti, tapi semua menteri harus bersiap.

Lantas apa yang harus menjadi pertimbangan Jokowi untuk melakukan reshuffle?

Untuk melakukan reshuffle ada beberapa pertimbangkan yang harus dipikirkan oleh presiden. Menurut pengamat politik CSIS, Arya Fernandes, setidaknya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan presiden sebelum melakukan reshuffle.

"Misalnya suara aspirasi internal koalisi. Kemudian situasi di level publik dan kenyamanan presiden, dan juga tentu persiapan pileg ya, itu juga penting yang keempat ya. Karena persiapan pileg terkait misalnya dengan partai-partai yang menterinya itu menjadi diprediksi akan maju lagi sebagai anggota legislatif dicalonkan legislatif gitu ya," kata Arya kepada kumparan, Senin (6/3).

"Kalau dilakukan setelah Idul Fitri, tentu waktunya yang dimiliki presiden tentu lebih panjang, dan tentu punya waktu yang banyak juga untuk komunikasi lintas partai. Mengecek situasi efek reshuffle misalnya terhadap hubungan partai-partai dengan pemerintah, mengecek efek reshuffle terhadap hubungan partai dengan antar partai, hubungan partai dengan presiden gitu ya. Nah tentu lebih panjang waktunya jika dilakukan setelah Lebaran," ucapnya.

Jika reshuffle dilakukan sebelum Lebaran, maka Arya menilai hal itu membuat waktu beradaptasi para menteri yang baru menjadi terbatas.

"Sementara, ketika Lebaran itu kan situasi-situasi ekonomi dan situasi politiknya sedang meningkat. Misalnya meningkat itu maksudnya akses publik pada pangan, kemudian konsumsi rumah tangga, kemudian transportasi gitu ya," terang dia.

Pengamat Politik CSIS, Arya Fernandes. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Atas dasar pertimbangan empat hal tadi, Arya meyakini bahwa presiden akan melakukan reshuffle.

"Nah kalau saya melihat kondisi-kondisi seperti itu, sepertinya memang akan ada reshuffle. Nah tapi kan kita belum bisa pastikan kapan reshuffle itu akan dilakukan presiden," pungkasnya.

Isu perombakan kabinet sempat bergulir kuat pada Rabu Pon tanggal 1 Februari lalu yang disebut menyasar kursi menteri NasDem. Isu itu menguat setelah Jokowi melempar beberapa sinyal reshuffle ke media. Tapi, reshuffle ternyata tidak ada.

Di antara sebab 'batalnya' reshuffle itu dikaitkan dengan pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi selama 1 jam 20 menit di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (26/1), beberapa hari sebelum Rabu Pon.

"Baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga dan semua harusnya parpol-parpol koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif, ya, sejuk kita begitu," ucap Surya Paloh usai bertemu dengan jajaran DPP Golkar di Jakarta, Rabu (1/2).