Jokowi ke Nadiem soal Pemerataan Pendidikan: RI Bukan Hanya Jakarta

Mendikbud Nadiem Makarim di acara Konsolidasi perencanaan pencapaian dan misi Presiden serta sasaran dan target indikator bidang PMK dalam RPJM 2020-2024. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai kementerian di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas, Kamis (31/10).

Salah satu yang disoroti Jokowi adalah soal reformasi pendidikan. Ia ingin peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara merata di berbagai daerah.

"Saya juga meminta agar kita semua mendukung reformasi besar-besaran di dunia pendidikan dan kebudayaan dan juga di kementerian agama. Saya yakin menterinya sudah paham, menkonya juga sudah berpengalaman," kata Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Untuk sektor pendidikan, Jokowi secara khusus menekankan pentingnya pembelajaran etika hingga ideologi.

"Saya juga minta agar yang namanya pendidikan etika, budi pekerti, pendidikan kebencanaan, pendidikan politik terutama ideologi Pancasila harus terus dilakukan sinergi lintas kementerian," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk menjamin adanya pemerataan kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi mengingatkan Nadiem, daerah-daerah di pelosok Indonesia tak boleh luput dari perhatian pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

"Pak Mendikbud tolong dilihat betul, negara kita bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Dari Sabang sampai Merauke dari, Miangas sampai Pulau Rote, ada 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota," jelas Jokowi.

"Lihatlah yang ada misalnya di Halmahera, lihatlah yang ada di Rote, lihatlah yang ada di Wamena," lanjut Jokowi.

Jokowi menilai, jika pemetaan wilayah sudah dilakukan, maka digitalisasi pendidikan barulah bisa dilakukan dengan efektif. Selain itu, pemetaan wilayah juga harus dilakukan untuk membantu tenaga pendidikan menjalankan tugasnya.

"(Setelah itu), Baru kita bisa (terapkan) sistem atau aplikasi apa yang harus dibangun agar ada standardisasi. Agar ada sebuah standar kualitas yang enggak usah harus sama tapi mirip-mirip. Memudahkan guru, memudahkan murid dalam belajar," jelas Jokowi.

"Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas, mempercepat, memudahkan akses pelayanan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Dan semuanya dipermudah dengan teknologi digital," pungkas Jokowi.