Jokowi Minta Wacana Tunda Pemilu Dihentikan, Jangan Ada Operasi di Balik Meja
·waktu baca 2 menit

Presiden Jokowi meminta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju agar berhenti membuat polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat.
Jokowi tidak ingin para menteri kembali membahas terkait penundaan Pemilu 2024 dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Menyikapi sikap Jokowi itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Wibowo, melihat eks Wali Kota Solo itu masih belum menolak secara tegas.
“Ini kan masalahnya yang dilarang cuma jangan menyuarakan penundaan pemilu. Tapi kalau operasi-operasi lain yang sifatnya senyap, lobi-lobi yang sifatnya di balik meja diperbolehkan atau enggak?” kata Kunto, Kamis (7/4).
Kunto menilai, larangan Jokowi bisa jadi dianggap masyarakat hanya sebatas lip service. Sebagai contoh, Kunto mengatakan sudah beberapa kali pemerintah diam-diam mengesahkan UU kontroversial seperti RUU KPK, UU IKN dan Omnibus Law. Padahal, Omnibus Law mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
“Sebenarnya sudah lagu lama ya bagi pemerintahan Jokowi sangat sering test the water, mengeluarkan isu kontroversial kalau melihat reaksi masyarakat. Kalau masyarakat bereaksi negatif maka kemudian diendapkan atau didiamkan,” ucap dia.
Lebih lanjut, Kunto mengaku heran mengapa Jokowi baru bersuara terkait dua isu sensitif ini pada Selasa (5/4) atau saat rapat paripurna menteri di Istana. Sebab ia mendapat informasi pada bulan ini akan ada rencana aksi demo besar yang akan dilakukan masyarakat.
“Isunya 11 April ini akan ada demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode itu,” tutur dia.
Laporan: Dhania
