Jokowi soal Pemulangan WNI Eks ISIS: Jawaban Saya Tidak, Tunggu Ratas

5 Februari 2020 17:14 WIB
comment
11
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).  Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi menanggapi soal usulan pemulangan 600 WNI eks ISIS di Suriah. Jokowi menegaskan pemerintah belum memutuskan apakah akan memulangkan WNI itu atau tidak.
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi mengatakan, jika secara pribadi ditanya, dia enggan menerima kembali WNI eks ISIS itu ke Indonesia.
"Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).
Jokowi menyebut, pemerintah akan membahas perihal ratusan WNI di luar negeri itu dalam rapat terbatas (ratas). Hasil ratas itu akan memutuskan, apakah WNI itu dipulangkan atau tidak.
"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," katanya.
Lebih lanjut, dijelaskan Jokowi, pemerintah akan mempertimbangkan secara matang perihal ratusan WNI eks ISIS itu. Nantinya, berbagai pertimbangan dari kementerian terkait akan dikumpulkan terlebih dahulu.
ADVERTISEMENT
"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungannya," tandasnya.
Rencana pemulangan WNI eks ISIS itu disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi. "Badan Penanggulangan Terorisme dalam waktu dekat akan dipulangkan 600 orang yang sekarang tersesat di ISIS di Timur Tengah. Mereka dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan khilafah," kata Fachrul di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (1/2).
Pernyataan itu memicu pro dan kontra. Pada Selasa (4/2) malam, Menag lewat staf khususnya, Ubaidillah Amin, memberikan klarifikasi.