Jokowi: Tak Usah Amandemen UUD 1945

Presiden Joko Widodo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Wacana amandemen UUD 1945 terus bergulir. Salah satu yang menuai pro dan kontra adalah wacana pemilihan presiden oleh MPR dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Presiden Jokowi menegaskan, sebaiknya tidak perlu amandemen UUD 1945. Menurut Jokowi, meski awalnya amandemen UUD 1945 hanya terkait GBHN, namun poin amandemen pasti akan berubah ke poin-poin lain.

"Apakah bisa yang namanya amandemen berikutnya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana. Sekarang kenyataannya seperti itu kan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

"Jadi lebih baik tidak usah amandemen," lanjut Jokowi.

Presiden Joko Widodo di HUT NasDem ke 8, Jakarta, pada Senin (11/11/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Ia mencontohkan, saat ini poin amandemen UUD 1945 toh sudah melebar. Baik itu ke wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode hingga pemilu presiden tidak langsung.

"Ada yang lari, presiden dipilih MPR. Ada yang lari presiden 3 periode. Ada yang lari presiden satu kali, 8 tahun. Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, lebih baik pemerintah dan DPR konsentrasi mengatasi masalah eksternal. Jokowi mengatakan hal ini lebih urgen untuk dilakukan daripada melakukan amandemen UUD 1945.

"Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata Jokowi.