Jokowi Tampung Usulan Tito yang Ingin Evaluasi Pilkada Langsung

Menko Polhukam Mahfud MD usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah komisioner KPU bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (11/11).

Ada sejumlah persoalan yang dibahas, salah satunya terkait pernyataan Tito untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung yang dinilai menimbulkan banyak dampak negatif. Mahfud mengakui hal itu sempat disinggung dalam pertemuan tadi meski tidak ada pembahasan lebih lanjut.

"Ada disinggung tapi tidak dibahas, tapi pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mahfud mengatakan Jokowi hanya menampung usulan dan tidak membahasnya lebih lanjut. Pembahasan, kata dia, akan dilakukan di masa yang akan datang.

Ilustrasi pemilih pada Pilkada. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

"Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Posisi tadi kan KPU yang melapor. Kalau secara internal nanti kita akan bicara," ujarnya.

"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau tidak itu nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan keinginannya untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung yang dinilai menimbulkan banyak dampak negatif. Menurut Tito, pilkada langsung membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan rawan korupsi.

"Itu bukan suatu kejutan buat saya, kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa? Bayangin dia mau jadi kepala daerah, bupati (butuh biaya politik) Rp 30-50 M. Gaji Rp 100 juta taruhlah Rp 200 juta, kali 12, Rp 2,4 M kali 5 tahun, Rp 12 miliar. Keluar Rp 30 M," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).