kumparan
News23 Mei 2017 11:32

Jokowi Tegur KKP, Kemenpora dan TVRI yang Berstatus Disclaimer

Konten Redaksi kumparan
Jokowi
Presiden Jokowi di acara Munaslub Partai Hanura (Foto: Fanny Kusumawardhani)
Saat memberikan pidato di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo sempat menegur kementerian dan lembaga yang mendapat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
ADVERTISEMENT
Kementerian dan lembaga yang ditegur antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Televisi Republik Indonesia (TVRI). Jokowi menegur ketiga kementerian dan lembaga itu dengan keras.
"Tadi masih ada yang terutama yang disclaimer, saya titip karena WTP ini juga kita bangun karena ada task force di BPK, ada task force di pemerintah yang selalu berhubungan. Kemudian yang disclaimer juga saya ingin agar dibentuk task force khusus agar itu bisa meloncat ke WTP," kata Jokowi di Ruang Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).
Jokowi pun meminta laporan keuangan untuk tiga lembaga tersebut ditampilkan.
"Kementerian KKP ada? Kemenpora? TVRI? Ini bolak-balik disclaimer bertahun-tahun enggak rampung-rampung. Coba ditampilkan lagi yang disclaimer tadi," lanjut dia.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Coffee Morning Media dengan Ketua BPK
Coffee Morning Media dengan Ketua BPK (Foto: Edy Sofyan/kumparan)
Kementerian dan lembaga yang disebut Jokowi pun kemudian berdiri. Terlihat Menpora Imam Nachrawi, dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sempat tunjuk tangan.
Dalam pidatonya, Jokowi juga mengatakan, dalam kurun waktu 12 tahun untuk pertama kalinya pemerintah dapat status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini WTP itu berdasarkan laporan LKPP 2016.
"Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini oleh kementerian, oleh semua lembaga dalam pengunaan uang rakyat pengguna APBN, 84 persen dari kementerian dan lembaga mendapatkan WTP. Sisanya ada yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian), ada yang disclaimer," ucap Jokowi.
ADVERTISEMENT
Jokowi meminta untuk dibentuk satuan tugas atau task force untuk mengawasi kementerian atau lembaga dalam mengelola laporan keuangan.
"Nah, yang sisanya ini saya titip kementerian maupun lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban, menjadi hal yang biasa dapat WTP. Karena memang itu wajib, kewajban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara itu memang dikelola dengan baik," imbuh Jokowi.
Ditegaskan Jokowi, saat ini semua kementerian dan lembaga harus mengurus hal-hal seperti ini. Agar diketahui mana yang WTP, WDP, dan disclaimer.
"Saya ulangi, Kementerian KKP, Komnas HAM, Kemenpora, TVRI, Bakamla, Badan Ekonomi Kreatif, ini enam kementerian dan lembaga (yang disclaimer)," tuturnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan