Jokowi: Tindak Tegas Intoleransi di Gereja Karimun dan Musala Minahasa

Presiden Jokowi saat di KTT ASEAN, Bangkok, Thailand. Foto: Reuters

Presiden Jokowi menanggapi aksi intoleransi terkait pembangunan rumah ibadah di sejumlah daerah di Indonesia. Secara khusus, Jokowi menanggapi protes terhadap pembangunan Gereja Santo Josep di Tanjung Balai Karimun dan perusakan balai pertemuan yang menjadi musala di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Jokowi menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menjamin setiap warga untuk bebas memeluk agama masing-masing.

"Ini masalah intoleransi. Saya berkali-kali sampaikan konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).

Untuk memastikan toleransi berjalan, Jokowi sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menindak tegas siapa pun yang bersikap intoleran.

"Saya perintahkan Menkopolhukam, Kapolri untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan tindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu, sesuai dengan jaminan konstitusi," kata Jokowi.

Ia beralasan sampai memerintahkan Mahfud MD dan Jenderal Idham Azis, lantaran daerah dianggap tak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebab, menurutnya, permasalahan ini bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah.

"Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini. Tapi saya lihat karena tak ada pergerakan di daerah, saya perintahkan Menkopolhukam, Kapolri, tegas ini harus diselesaikan baik berkaitan dengan gereja di Tanjung Balai maupun masjid di Minahasa Utara.

"Harus dirampungkan karena (khawatir) menjadi preseden (yang) tak baik bagi daerah lain," tambah Jokowi.